Selasa 26 Dec 2023 21:30 WIB

Pos Indonesia Jamin Keandalan Penyaluran Bantuan CBP

Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan hingga ke pelosok.

Petugas memotret kartu identitas warga penerima bantuan sosial (bansos) beras dari pemerintah di Kantor Pos Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau, Selasa (10/8/2021).
Foto: Antara/Aswaddy Hamid
Petugas memotret kartu identitas warga penerima bantuan sosial (bansos) beras dari pemerintah di Kantor Pos Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau, Selasa (10/8/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pos Indonesia (Persero) sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) menjamin keandalan dalam pendistribusian hingga ke masyarakat penerima bantuan pangan (PBP).

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Tonggo Marbun mengatakan, dalam penyaluran bantuan tersebut pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog menggandeng Pos Indonesia karena dinilai mampu menyalurkan bantuan dengan cepat, tepat dan akuntabel. "Dengan ketersediaan cabang kantor pos di lebih dari 4.800 lokasi se-Indonesia, Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan hingga ke pelosok wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal)," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/12/2023).

Baca Juga

Dalam menyalurkan bantuan, lanjutnya, Pos Indonesia menjalankan strategi mengerahkan tenaga juru bayar dengan menerapkan tiga metode. Yaitu disalurkan di kantor pos, dibagikan di komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah penerima (door to door) bagi yang sedang sakit, lansia, maupun disabilitas.

"Ketiga metode tersebut terbukti efektif karena mampu menjangkau semua penerima dan penyaluran dapat diselesaikan tepat waktu," katanya.

Selain itu, menurut Tonggo Marbun untuk memaksimalkan penyaluran bantuan dilakukan dengan memanfaatkan multimoda transportasi darat, laut dan udara, serta melibatkan tenaga kerja lokal guna mempercepat penyampaian kepada yang berhak menerima.

Petugas Pos juga mampu mengoptimalkan jejaring pemerintahan daerah untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pihak keamanan pada level provinsi hingga level RT. Hal tersebut guna menjamin kelancaran dan keamanan selama proses penyaluran bantuan.

Selain strategi penyaluran tersebut, tambahnya, Pos Indonesia memiliki keunggulan penyaluran cepat dan akuntabel dengan menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dan pemantauan proses penyaluran secara real time melalui dashboard

Aplikasi Pos Giro Cash (PGC) untuk memperlancar proses penyerahan bantuan (last mile) dilengkapi dengan fitur scan QR, face recognition, hingga geo tagging. Aplikasi PGC ditampilkan pada dashboard sebagai laporan progres pekerjaan. PGC tidak bisa diakses secara umum dan hanya bisa diakses oleh petugas yang ditunjuk khusus oleh PT Pos Indonesia sebagai juru bayar dalam pekerjaan distribusi pembayaran. Aplikasi ini terbukti memberikan dampak positif secara nyata akibat keterpurukan ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19.

Saat ini, aplikasi PGC digunakan untuk mendistribusikan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan ini termasuk dalam kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Aplikasi ini juga berfungsi secara cepat dan tepat menyalurkan pembayaran dari satu pihak ke pihak lain dan mampu masuk hingga ke daerah 3T.

Kemudian aplikasi CBP untuk proses transportasi distribusi (midle mile). Aplikasi CBP ini mengadministrasikan distribusi beras sejak perencanaan pendistribusian, pengangkutan, serah terima dengan gudang Bulog dan penerimaan beras di lokasi salur termasuk di dalamnya penerima pengganti (SPTJM), kemudian datanya diintegrasikan dengan data di Perum Bulog. Selama 2023 penyaluran bantuan CBP Tahap I Pos Indonesia ditujukan kepada 13.288.607 PBP dan saat ini 100 persen tersalurkan.

Adapun provinsi yang masuk dalam daftar penyaluran bantuan CBP Tahap I adalah Banten, DKI Jakarta, NTT, Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua, Papua Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Riau Kepri, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara.

Untuk Tahap II ada sebanyak 8.556.991 penerima meliputi daerah Kepulauan Riau, Banten,DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan tengah. Sumatera utara, Aceh, Maluku Utara, Riau, Sumatra Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sampai saat ini pendistribusian bantuan CBP tahap II sudah mencapai 99 persen dan tuntas akhir Desember 2023.

 

 

sumber : ANTARA
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement