REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana menggabungkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah. Rencana itu kabarnya sudah didiskusikan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BKPH) dan Menteri Agama.

Pengamat ekonomi syariah sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Irfan Syauqi Beik menilai, langkah itu tepat dilakukan. Penggabungan kedua perbankan syariah tersebut, menurutnya, akan mendorong lahirnya bank syariah terbesar kedua yang lebih kuat.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah menggabungkan BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI pun kemudian menjadi bank syariah terbesar di Tanah Air.

"Tinggal bagaimana proses mergernya (penggabungan) dilakukan dengan baik. Baik merger kelembagaannya, merger sistemnya, merger SDM-nya, merger teknologinya, serta merger produk dan layanannya," ujar Irfan kepada Republika, Rabu (28/12/2023).

Ia melanjutkan, bagian paling fundamental dari penggabungan ini yaitu penggabungan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk budaya kerja, dan teknologi. Irfan menegaskan, hal tersebut tidak boleh dilakukan asal-asalan.

Itu karena, kegagalan mengelola kedua hal tersebut akan berdampak signifikan pada kegagalan proses penggabungannya. "Kalau kedua hal ini berhasil dikonsolidasikan, maka yang lain-lain insya Allah akan berjalan baik," jelas dia.

Dia menambahkan, penggabungan BMI dan BTN Syariah diyakini pula dapat semakin menyehatkan tingkat persaingan pada industri perbankan syariah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, penggabungan kedua bank tersebut memungkinkan menjadi bank syariah terbesar nomor 16 di dunia. Bahkan, ia menilai, tidak menutup kemungkinan masuk ke dalam 10 besar. 

Maka, lanjutnya, rencana sinergi antara Muamalat dan BTN Syariah sedang dalam proses. Ia menambahkan, jika semua pembicaraan lancar, maka diharapkan pada Maret tahun depan sinergi itu bisa terwujud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika