REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat energi bersih Abadi Poernomo mengatakan. penerapan skema power wheeling akan membantu mengurangi beban PT PLN. Sehingga nantinya, PT PLN bisa lebih fokus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
"Power wheeling akan mengurangi beban PLN, sehingga PLN pun semakin fokus pada masyarakat, sehingga masyarakat diuntungkan. Skema ini juga sudah diberlakukan di berbagai negara," ucap Abadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (29/12/2023).
Saat ini, power wheeling masih dibahas di dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Menurut dia, melalui skema tersebut, pasokan listrik PLN akan terpenuhi, termasuk yang berasal dari pembangkit EBT.
"Begitu pula dengan industri, yang saat ini membutuhkan listrik yang berasal dari EBT, juga terpenuhi. Makanya, memang dibutuhkan kombinasi dengan pembangkit EBT," kata Abadi.
Menurut dia, kalangan industri semakin membutuhkan pasokan energi bersih. Bisa saja industri tersebut memasang pembangkit energi surya, tetapi tidak akan mencukupi kebutuhan energi bersih industri tadi.
Oleh karena itu, lanjut dia, tidak sedikit kalangan industri yang kemudian membangun pembangkit EBT. Hanya saja pembangkit tersebut harus berada di lokasi spesifik yang jauh dari kawasan industri tadi.
Namun dalam kondisi sekarang, menurut Abadi, industri tersebut tidak bisa serta-merta menggunakan listrik yang berasal dari pembangkit EBT-nya. Tetapi, mekanismenya harus dijual dulu ke PLN, melewati transmisi PLN, dan industri tadi membeli lagi listriknya sendiri.
"Dari pada begitu seharusnya industri yang membangun pembangkit EBT bisa menggunakan listrik dari pembangkitnya sendiri dengan menggunakan transmisi PLN. Apalagi penggunaan transmisi itu kan juga berbayar," ujar Abadi.
Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo menjelaskan, power wheeling merupakan opsi untuk menghadirkan industri yang efisien dan penuh manfaat. Di antaranya, dapat mengakses energi yang beragam termasuk energi baru terbarukan seperti angin, hidro, dan tenaga surya, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
"Efisiensi energi memang dibutuhkan industri saat ini. Untuk itu, tentu membutuhkan akselerasi yang cepat, efisien, dan juga regulasi yang tidak rumit sehingga mudah dalam pelaksanaan," kata politikus Partai Demokrat tersebut.
Hanya saja, menurut dia, penerapan skema tersebut membutuhkan regulasi yang tidak tumpang tindih serta menguntungkan semua pihak, termasuk PLN. "Ini kunci kesuksesan penerapan power wheeling. Peraturan mengenai biaya, izin, dan persyaratan teknis merupakan faktor kunci yang dapat memengaruhi tingkat kemudahan dalam menerapkan power wheeling," kata Sartono.
