REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan lembaganya mengucurkan dana Rp 350 juta guna membantu penanganan gempa di Sumedang, Jawa Barat.
Hal itu disampaikan Suharyanto saat mendatangi lokasi terdampak gempabumi berkekuatan magnitudo (M) 4.8 di Sumedang pada Senin (1/1/2024). Suharyanto memastikan seluruh proses penanganan darurat dapat terlaksana dengan baik.
Suharyanto mengatakan seluruh penanganan sudah sesuai prosedur dan tepat waktu. Hal itu dikarenakan tim gabungan melakukan antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pada momentum Hari Natal 2023 dan tahun baru 2024.
"Kita sebenarnya sudah melakukan siaga penuh dengan membentuk Posko Siaga Nataru. Jadi ketika terjadi bencana seperti yang di Sumedang ini tim langsung bergerak cepat," kata Suharyanto dalam keterangannya pada Senin (1/1/2024).
Suharyanto meminta agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat diprioritaskan. Hal ini menurutnya membutuhkan kaji cepat sehingga pelaksanaannya dapat lebih terstruktur, tepat waktu dan tepat sasaran.
"Dari pendataan itu nantinya maka dapat ditentukan apakah harus diperbaiki atau dipindah karena berada di zona rawan bencana," ujar Suharyanto.
Adapun seluruh warga terdampak yang tidak dapat lagi menempati rumahnya karena rusak, maka pemerintah akan memberikan dukungan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH). Dana sebesar Rp 500 ribu per bulan ini dapat digunakan untuk membayar biaya sewa sementara sampai proses pemulihan dilakukan.
"Rumah yang rusak sedang, ringan maupun berat ini nanti apakah diperbaiki atau digeser (dipindahkan). Silakan,” kata Suharyanto.
“Segera didata. Kalau enggak, semakin lambat data yang masuk maka semakin lambat juga dilakukan perbaikan,” lanjut Suharyanto.
Pada kesempatan itu, Suharyanto juga menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai 350 juta rupiah untuk mendukung seluruh penanganan darurat selama tujuh hari, sesuai periode masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Di samping itu, sejumlah logistik dan peralatan juga diberikan seperti tenda pengungsi, sembako dan permakanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan awal.
“Dukungan awal, kita memberikan sejumlah uang sebesar Rp 350 juta untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak selama seminggu ini, termasuk untuk operasional tim yang bertugas,” kata Suharyanto.
Adapun selama masa tanggap darurat, tim BNPB diturunkan untuk melakukan pendampingan pembentukan posko termasuk pendataan lanjutan hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Suharyanto meminta agar proses penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi dapat berjalan secara paralel.
“Nanti BNPB menerjunkan tim untuk posko komando, kemudian akan membantu pendampingan kaji cepat. Kami sepakat tidak menunggu sampai tujuh hari selesai namun secara paralel,” ujar Suharyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika