REPUBLIKA.CO.ID,LAUT MERAH – Iran dilaporkan telah mengerahkan kapal perang fregat kelas Alvand bernama “Alborz” ke Laut Merah. Pengerahan itu dilakukan saat ketegangan masih membekap Laut Merah, menyusul dibentuknya satgas maritim pimpinan Amerika Serikat (AS) untuk merespons serangan kelompok Houthi Yaman terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi wilayah perairan tersebut.
Pengerahan Alborz ke Laut Merah dilaporkan kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan pemerintah Iran pada Senin (1/1/2024). Dalam laporannya, Tasnim tak mengungkap apa misi Alborz di Laut Merah. Namun Tasnim menyinggung tentang implikasi perang di Jalur Gaza. “Menyusul meningkatnya ketegangan dalam perang Gaza, terjadi percepatan perkembangan di Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandeb,” kata Tasnim dalam laporannya.
Pada Senin lalu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengadakan pertemuan dengan Juru Bicara Houthi Mohammed Abdulsalam di Teheran. Pada kesempatan itu, Amirabdollahian menyampaikan apresiasi dan pujian kepada Houthi atas dukungan kuatnya terhadap rakyat Palestina. Abdulsalam juga mengucapkan terima kasih kepada Iran karena selalu memberikan dukungan kepada front perlawanan, termasuk di dalamnya Houthi, Hamas, dan kelompok Hizbullah di Lebanon.
Dalam perkembangan lain, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan, negaranya siap mengambil tindakan langsung terhadap kelompok Houthi menyusul aksinya menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah. Hal itu disampaikan setelah helikopter Angkatan Laut AS menembaki anggota Houthi yang berupaya membajak sebuah kapal kargo di Laut Merah.
“Kami bersedia mengambil tindakan langsung (terhadap Houthi), dan kami tidak akan ragu mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah ancaman terhadap kebebasan navigasi di Laut Merah,” kata Shapps dalam opininya yang diterbitkan surat kabar Daily Telegraph, Senin lalu.
Menurut Shapps, tindakan Houthi di Laut Merah merupakan ujian bagi komunitas internasional. “Jika kita tidak melindungi Laut Merah, hal ini berisiko membuat pihak-pihak yang ingin mengancam di wilayah lain, termasuk di Laut Cina Selatan dan Krimea, semakin berani,” ucapnya.
The Telegraph melaporkan bahwa saat ini Inggris sedang menyusun rencana dengan AS mengenai potensi serangan militer terhadap Houthi. Menurut The Telegraph, Inggris dan AS akan segera merilis peringatan terakhir bagi Houthi untuk segera menghentikan aksi serangannya terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah.
Pada Ahad (31/12/2023) lalu, helikopter Angkatan Laut AS menenggelamkan tiga kapal yang dioperasikan Houthi di Laut Merah. Ketiga kapal tersebut menjadi sasaran serangan helikopter AS saat berusaha membajak sebuah kapal komersial yang sedang melintasi wilayah perairan tersebut. Houthi mengakui, sebanyak 10 anggotanya hilang atau terbunuh dalam peristiwa itu.
Sejak pertengahan November 2023, kelompok Houthi telah menyita atau menyerang belasan kapal komersial yang melintasi Laut Merah dengan menggunakan drone serta rudal. Houthi mengklaim mereka hanya membidik kapal-kapal milik atau menuju pelabuhan Israel. Serangan terhadap kapal-kapal tersebut merupakan bentuk dukungan Houthi terhadap perjuangan dan perlawanan Palestina.
Sejak Houthi aktif menyerang kapal-kapal di Laut Merah, sejumlah perusahaan kargo memutuskan untuk menghindari wilayah perairan tersebut. Perubahan jalur laut dengan menghindari pelayaran melintasi Laut Merah dapat menyebabkan penundaan pengiriman kargo. Hal itu karena Laut Merah merupakan jalur terpendek antara Asia dan Eropa melalui Terusan Suez. Laut Merah adalah salah satu jalur laut yang paling sering digunakan di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar.
Pada 18 Desember 2023 lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan peluncuran Operation Prosperity Guardian (OPG). Dia mengatakan, OPG dibentuk sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah. “Meningkatnya serangan Houthi yang berasal dari Yaman baru-baru ini mengancam kebebasan perdagangan, membahayakan pelaut yang tidak bersalah, dan melanggar hukum internasional,” ujar Austin.
Dia menambahkan, negara-negara yang berupaya menjunjung kebebasan navigasi perlu bersatu untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aktor non-negara tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam satgas maritim OPG antara lain Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol.
Sementara itu, kelompok Houthi menyampaikan, pembentukan satgas maritim oleh AS dan sekutunya tidak akan mengubah sikap serta dukungan mereka untuk Palestina. “Posisi kami tidak akan berubah terhadap isu Palestina, baik aliansi angkatan laut dibentuk atau tidak,” kata Juru Bicara Houthi, Mohammed Abdulsalam, kepada Reuters, 19 Desember 2023 lalu.
“Posisi kami dalam mendukung Palestina dan Jalur Gaza akan tetap ada hingga berakhirnya pengepungan, masuknya makanan dan obat-obatan, dan dukungan kami terhadap rakyat Palestina yang tertindas akan terus berlanjut,” tambah Abdulsalam
Ikuti Whatsapp Channel Republika