REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja negara sepanjang 2023 berhasil menembus 100 persen, tepatnya 102 persen atau Rp 3.121,9 triliun.

“Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dianggarkan Rp 3.061,2 triliun, dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 dinaikkan menjadi Rp 3.117,2 triliun, realisasinya Rp 3.121,9 triliun. Jadi, lebih tinggi dari APBN dan Perpres,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Nilai tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat (BPP) dengan realisasi Rp 2.240,6 triliun serta transfer ke daerah Rp 881,3 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat setara dengan 97,3 persen dari target APBN 2023, turun 1,7 persen bila dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Menkeu, penurunan tersebut disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi belanja kompensasi selisih tarif listrik dan harga jual eceran bahan bakar minyak (HJE BBM) tahun 2023. Adapun anggaran belanja pemerintah pusat difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, revitalisasi industri, transisi energi, perlindungan sosial, serta reformasi birokrasi.

Realisasi belanja pemerintah pusat melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp 1.153,5 triliun. Nilai tersebut melampaui target APBN 2023 maupun Perpres 75/2023 sebesar 115,2 persen, di mana anggarannya ditetapkan sebesar Rp 1.000,8 triliun.

Sementara itu, realisasi melalui belanja non-K/L mencapai Rp 1.087,2 triliun, atau setara 87,3 persen dari target APBN 2023 dan 83,5 persen dari Perpres 75/2023.

Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah sebesar Rp 881,3 triliun juga melampaui target sebesar 108,2 persen, di mana anggarannya ditetapkan sebesar Rp 814,7 triliun pada APBN 2023 dan Perpres 75/2023.