REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan total dana desa yang telah diserap untuk pemerataan pembangunan di berbagai desa sejak 2015--2023, mencapai total Rp 539 triliun.
"Jangan keliru, ini saya beri tahu sampai saat ini sudah Rp 539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa," kata Presiden Jokowi dalam pertemuannya bersama para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024), dilansir dari Sekretariat Presiden di Jakarta.
Ia mengatakan serapan anggaran tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa.
Menurut Jokowi, dana desa yang telah diserap sejak 2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya.
Presiden mengatakan dana desa tersebut setara dengan kebutuhan anggaran untuk membangun 250 fasilitas airport berskala besar atau 400 infrastruktur bendungan.
"Airport niku gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp 2 triliun. La niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe. Bendungan niku Rp 1 triliun, Rp 1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan waduk kalau dijadikan, artinya uang itu gede sekali," katanya.
Lebih lanjut, mengenai pembangunan jalan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350 ribu kilometer.
Presiden menyebut jalan desa yang telah dibangun di seluruh tanah air jauh lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.
“Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2040 kilometer, jalan desa 350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh tanah air ini. Kalau satu desa saja 5 kilometer, berarti kali 75 berarti sudah 350 ribu jalan desa,” katanya.
Presiden berharap agar penggunaan dana desa ke depan dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.
“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliar belonjone teng Jakarta. Ketok e luweh murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” katanya.
Presiden mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah dasa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing.
“Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita,” katanya.
Turut mendampingi Presiden, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto.