Rabu 03 Jan 2024 18:37 WIB

Anies Yakin Masyarakat Sudah Cerdas Sikapi Politik Uang

Capres Anies Baswedan meyakini masyarakat sudah cerdas dalam menyikapi politik uang.

Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan saat berkampanye di Lapangan Cindua Mato, Tanah Datar, Sumatra Barat, Rabu (3/1/2024). Anies meyakini masyarakat sudah cerdas dalam menyikapi poliitik uang.
Foto: Antara/Muhammad Zulfikar
Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan saat berkampanye di Lapangan Cindua Mato, Tanah Datar, Sumatra Barat, Rabu (3/1/2024). Anies meyakini masyarakat sudah cerdas dalam menyikapi poliitik uang.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan meyakini masyarakat semakin cerdas menyikapi praktik politik uang atau money politics yang berpotensi terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kami percaya rakyat Indonesia memiliki pengalaman dalam menjalani pemilihan umum. Jadi rakyat sudah tahu persis, pribadi yang membawa uang banyak dan membagikannya," kata Anies Baswedan di Kabupaten Tanah Datar, Rabu (3/1/2024). Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan pada kegiatan bertajuk "Desak Anies" di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumbar.

Baca Juga

Menurut eks Gubernur DKI Jakarta tersebut, calon pemimpin yang menggunakan strategi politik uang untuk mencapai tujuannya maka ketika terpilih berpotensi besar menyalahgunakan wewenang yang dimandatkan masyarakat. Saat ini, sambung dia, pilihan berada di tangan rakyat apakah memilih calon yang menggunakan politik uang atau calon pemimpin yang berorientasi pada kepentingan rakyat tanpa praktik politik uang.

Pada kesempatan itu eks Rektor Universitas Paramadina tersebut menegaskan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lebih banyak mengedepankan dialog publik dalam merebut hati konstituen. Terkait netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan, Anies berpandangan saat ini menjadi ujian tersendiri bagi setiap pemimpin di masing-masing instansi untuk menegakkan aturan.

"Ini juga ujian bagi pemimpin. Kalau pemimpinnya memberikan sanksi artinya itu tidak boleh," ujarnya. Ia menambahkan komitmen netralitas setiap aparatur negara harus terus dikedepankan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada 14 Februari 2024.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement