REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah asosiasi aparatur desa di Istana Kepresidenan Jakarta pada 29 Desember 2023 silam tak membahas soal politik.

"Oh ndak ndak ndak. Saya pikir konteksnya ya yang penting kita selalu melihat konteksnya. Dan di situ tidak ada pembicaraan politik sama sekali," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Ia menegaskan, dalam pertemuan itu asosiasi aparatur desa membahas soal revisi Undang-Undang Desa. Para aparatur desa, kata Moeldoko, ingin memperjuangkan aspirasinya terkait usulan perpanjangan masa jabatan kades menjadi sembilan tahun.

"Tapi yang jelas konteksnya Papdesi itu dalam rangka revisi UU Desa, intinya perjuangannya adalah bukan tiga kali. Tapi konsepnya yang saya dengar itu dua kali, tapi diperpanjang. Dari 6 jadi 9 tahun," jelas Moeldoko.

Karena itu, Moeldoko pun menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dengan aparatur desa tersebut hanya merupakan bentuk audiensi, bukan pengerahan terkait politik.

"Saya ingin menyampaikan bagaimana Presiden menerima tamu. Ada yang mengajukan surat untuk courtesy call. Tapi kadang Presiden juga saat kunjungan bertemu secara pribadi 'ajudan sini' minta catat nomor teleponnya, komunikasikan. 'Kalau saya ada jadwal kosong jadwalkan.' Intinya ini bentuk audiensi bapak Presiden menerima semua pihak audiensi," kata dia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu sejumlah aliansi desa ke Istana Kepresidenan Jakarta, di antaranya yakni Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), dan juga Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) pada Jumat (29/12/2023).

Dalam pertemuan ini, Jokowi berpesan agar aparatur desa turut menjaga kelancaran penyelenggaraan pemilu. Sehingga pemilu berlangsung tanpa adanya kecurangan dan juga berjalan damai.

“Diharapkan menjaga pemilu ini damai, kan proses tahunan ini harus kita lewati dengan bagus. Apalagi situasi secara global kan seperti ini, ini kan membahayakan. Memang kita berkomitmen menjaga pemilu damai sampai desa,” kata Sekjen DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Sentot Rudi.

Sentot pun menegaskan, aliansi desa tidak memberikan dukungannya terhadap pasangan calon capres cawapres tertentu.

“Kalau pribadi-pribadi silakan,” tambahnya.

Di sisi lain, Sentot Rudi mengatakan, lintas asosiasi desa menemui Presiden untuk membahas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Pada pagi ini saya bersama rombongan, ini dari aliansi lintas asosiasi kades, AKD Jatim, Papdesi, Apdesi, ini kita bertemu dengan Presiden kaitannya membahas revisi UU Desa No 6 tahun 2014, kita ingin menanyakan kepada beliau langsung terkait revisi UU tersebut,” kata Sentot.

Sentot mengaku, dalam pertemuan ini tak disinggung mengenai masalah politik. Ia pun memastikan, pertemuan ini dilakukan untuk mengkoordinasikan pembahasan revisi UU Desa.

Pertemuan Presiden dengan aparatur desa ini dikritisi oleh capres Ganjar Pranowo. Meskipun tak mempermasalahkan pertemuan itu, namun Ganjar mengingatkan agar pertemuan tak membahas mobilisasi politik untuk Pilpres 2024.

"Yang penting pengarahan pemerintahan kami tidak masalah, tapi kalau pengarahan politik, dukung-mendukung saya kira mulai tidak fair," ucap Ganjar di Purworejo, Jawa Tengah, Ahad (31/12/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika