REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Utang pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya mencapai 34 triliun dolar AS, hanya beberapa pekan menjelang tenggat waktu konfres untuk menyetujui rencana pendanaan federal yang baru. Berdasarkan data yang diterbitkan Departemen Keuangan AS, total utang publik yang belum dibayar naik menjadi 34,001 triliun AS pada 29 Desember.
Tingginya total utang tersebut terjadi hanya tiga bulan setelah utang nasional AS melampaui 33 triliun dolar AS. Hal tersebut dikarenakan defisit anggaran selisih antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak yang membengkak.
Presiden Komite Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab, Maya MacGuineas, menyebut angka rekor tersebut sebagai pencapaian yang benar-benar menyedihkan.
“Meskipun tingkat utang kita berbahaya bagi perekonomian dan keamanan nasional, Amerika tidak bisa berhenti meminjam,” kata Mata dikutip dari CNN, Rabu (3/1/2024).
Selain itu, yang juga menjadi perhatian adalah meningkatnya utang negara pada saat perekonomian relatif kuat dan angka pengangguran rendah. Hal itu dianggap sebagai saat yang tepat untuk mengendalikan defisit pemerintah.
Pemerintah sering meningkatkan pengeluaran selama periode ekonomi lemah dan tingginya pengangguran dalam upaya merangsang pertumbuhan. Utang nasional telah menjadi titik pertikaian utama antara Partai Republik dan Demokrat sehingga memperburuk perselisihan mengenai anggaran federal yang mengancam akan menutup pemerintahan secara berkala.
Utang kedua belah pihak juga melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Partai Republik mengatakan program belanja federal yang diperjuangkan oleh pemerintahan Biden terlalu mahal. Sementara Partai Demokrat mengatakan pemotongan pajak yang didukung Partai Republik pada 2017 telah menekan pendapatan.
Selain itu, paket bantuan federal Covid-19 yang mahal pada masa pemerintahan Trump dan Biden juga berkontribusi pada peningkatan utang. Juru Bicara Gedung Putih Michael Kikukawa mengatakan kenaikan jumlah tersebut didorong oleh pemberian berulang kali dari Partai Republik yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang kaya.
“Ini yang menyebabkan pemotongan jaminan sosial, medicare, dan medicaid yang merugikan rakyat Amerika,” tutur Kikukawa.
Kikukawa mengatakan Presiden Joe Biden mempunyai rencana untuk mengurangi defisit sebesar 2,5 triliun dolar AS. Hal itu dilakukan dengan meminta perusahaan-perusahaan kaya dan besar membayar bagian mereka secara adil dan memotong pengeluaran yang boros untuk kepentingan-kepentingan khusus, termasuk perusahaan-perusahaan farmasi dan minyak besar.
Sementara itu, anggota parlemen di Washington menghadapi tenggat waktu untuk pengesahan anggaran departemen tahun fiskal 2024 pada Januari dan Februari setelah Kongres meloloskan dua rancangan undang-undang pendanaan sementara untuk mencegah penutupan pemerintah. Tahun fiskal dimulai 1 Oktober 2024.
RUU terbaru yang disahkan pada pertengahan November 2023 memperpanjang pendanaan hingga 19 Januari untuk sejumlah prioritas termasuk pertanian, konstruksi militer, urusan veteran, transportasi, perumahan, dan Departemen Energi. Sisa dana pemerintah didanai hingga 2 Februari 2024 dan jumlah tersebut tidak termasuk bantuan tambahan untuk Ukraina atau Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika