REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menanggapi soal rencana pemanggilan dirinya oleh Komisi VI DPR. Pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu akan dipanggil karena menolak menghentikan sementara bantuan sosial (bansos) sampai Pemilu 2024 selesai. 

"Senang. Sama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) rapat senang," ujarnya kepada wartawan usai memaparkan outlook perdagangan 2024 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (4/1/2023).

Namun, ia enggan membahas terkait tuduhan politisasi bansos. Dirinya mengatakan, bakal menanggapi hal itu lebih lanjut pada pekan depan.

"Mau beritakan apa saja boleh. Nanti minggu depan saya tanggapi. (Kalau ditanggapi minggu ini) nanti sepi," kata pria yang akrab disapa Zulhas ini.

Zulhas menuturkan, semakin dibahas dan dipanggil oleh DPR, maka kondisinya semakin bagus. Ia pun mengaku senang jika DPR meminta klarifikasi mengenai bansos tersebut.

Sebelumnya, Zulhas menyatakan, penyaluran bansos tidak boleh ditunda sampai Pemilu 2024 selesai. Itu karena bansos tersebut dibutuhkan masyarakat. 

Bahkan, menurut dia, program bantuan tersebut ke depan harus diteruskan. "Karena harga naik, maka ada bantuan BLT El Nino, bansos, kemudian BLT biasa. Jadi ini harus dilanjutkan, diteruskan, karena rakyat sangat membutuhkan," tutur dia.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai. TPN Ganjar-Mahfud menilai hal itu harus dilakukan guna menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika