REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Muhaimin Iskandar mengatakan, pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menilai dukungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 bukan suatu pelanggaran telah menyakiti nurani dan etika. Muhaimin mengatakan hal itu seusai menghadiri acara di Pondok Pesantren Darul Muwahhidin, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis.

"Pernyataan Pak Moeldoko menyakiti nurani dan etika," kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Menurut Muhaimin, sebagai pegawai honorer maupun aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkup pemerintahan, petugas Satpol PP harus bersikap netral di Pemilu 2024. Apabila netralitas ASN itu dilanggar oleh oknum Satpol PP di suatu daerah, kata Muhaimin, maka dikhawatirkan akan terjadi tindakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu.

"Kalau Satpol PP tidak netral, gimana bahayanya kita ini? Pilih kasih, gambar yang didukung yang akan dibiarkan, gambar yang saingannya akan diturunkan. Ini harus dilawan," tegas Muhaimin.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Kabupaten Garut menyatakan dukungannya secara tidak langsung kepada cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Dalam video tersebut, juru bicara para oknum Satpol PP Garut itu mengaku berasal dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika