Kamis 04 Jan 2024 23:08 WIB

Sekjen MUI: Pemilu 2024 Harus Hadirkan Kemaslahatan untuk Umat dan Bangsa

Sekjen MUI mengajak masyarakat gunakan hak pilih

Red: Nashih Nashrullah
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, mengajak masyarakat gunakan hak pilih
Foto: Republika/Thoudy Badai
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, mengajak masyarakat gunakan hak pilih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan menyampaikan harapan agar Pemilu 2024 menghadirkan kemaslahatan. 

Buya Amirsyah menjelaskan, kemaslahatan tersebut untuk mendatangkan manfaat antara lain berupa kebaikan, keselamatan, kedamaian, dan keharmonisan.

Baca Juga

Sehingga, kata Buya Amirsyah, Pemilu 2024 bukan hanya menghasilkan pemimpin yang lebih baik, melainkan juga menghasilkan kemaslahatan untuk umat dan bangsa.

"Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan faedah, manfaat berupa kebaikan, keselamatan, kedamaian, keharmonisan agar terhindar dari anarkisme, kekerasan dan bentuk lainnya," ujarnya dikutip dair MUIDigital, Kamis (4/1/2024). 

Lebih lanjut, Buya Amirsyah menerangkan, Pemilu bagi bangsa Indonesia harus bermartabat. Buya Amirsyah menukil Ketua Umum PP Muhamadiyah Haidar Nashir yang menyebut bahwa Pemilu bermartabat dan nilai utama yakni hidup subur dalam nilai Pancasila, agama dan kebudayaan luhur bangsa.

"Ketiganya menjadi patokan berperilaku yang penting dan bermakna agar bangsa ini selalu berada di jalan benar, baik dan pantas. Sebaliknya tidak terjerumus pada jalan salah, buruk, dan tidak patut," kata Buya Amirsyah menukil pernyataan Haidar Nashir.

Dalam proses Pemilu 2024 baik eksekutif maupun legislatif yang telah berjalan ini. Buya Amirsyah menyampaikan sejumlah catatannya di antaranya:

Pertama, menurut Buya Amisryah, pasangan calon belum siap kalah, karena hanya siap menang. 

Kedua, para pendukung pasangan calon terlalu fanatik dalam mendukung pasangan calonnya. 

Ketiga, penurunan nilai demokrasi lebih kepada prosedural, dan mengabaikan substansial.

Keempat, penyelenggaraan Pemilu 2024 belum sepenuhnya konsisten menjalankan regulasi, peraturan, dan perundangan-undangan. 

"Kelima, institusi negara termasuk organisasi kemasyarakatan seperti MUI, NU, Muhamadiyah rentan ditarik kearah politik prktis untuk mendulung paslon tertentu," jelasnya. 

Dari catatan tersebut, Buya Amirsyah menilai, diperlukan kesadaran bersama (kolektif) agar kompak dan bersatu untuk mewujudkan pemilu yang maslahat. Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Muhamadiyah Jakarta ini mendorong lima upaya untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang maslahat sebagaimana berikut:

Pertama, masing-masing Paslon tidak hanya siap menang, tapi  harus siap kalah, karena  dibalik kekalahan paslon, terdapat kemenangan rakyat untuk kedaulatan umat dan bangsa.

Kedua, para pendukung Paslon dengan wajar sehingga todak  berlebihan (mubazzir). Sikap berlebihan akan melahirkan fanatisme yang berlebihan, karena itu berpolitik seadanya, berteman selamanya.

Artinya dengan pilihan beda, tapi  ukhuwah (islamiyah, basyariah dan wathaniyah)  bukan pilihan, akan tetapi wajib untuk di amalkan semua pihak agar terwujud kemenangan umat dan bangsa.

Baca juga: Suka Bangun Malam Hari Kemudian Ingin Tidur Lagi, Baca Doa Rasulullah SAW Ini

Ketiga, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia harus dapat mewujudkan demokrasi  dari prosedural  menuju substansial yakni penyelenggaraan Pemilu  yang menjalankan prosedur secara jujur dan adil (jurdil), damai dan bermartabat.

Keempat, regulasi pemilu yang dipersiapkan harus dilaksanakan secara konsisten untuk mewujudkan pemilu maslahat yang bermartabat. 

Kelima, pentingnya memiliki kesadaran bersama untuk bersikap netral, terutama Lembaga Negara,  penyelenggara Pemilu dan sejumlah Ormas seperti NU, Muhammadiyah sehingga dapat mewujudkan Pemilu maslahat yang bermartabat. 

photo
Daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024 - (Republika.co.id)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement