REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan kompak memberikan skor rendah untuk kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Saat menjawab pertanyaan Anies mengenai nilai kinerja Kemenhan, Ganjar pun menyebut hanya memberikan skor lima.
"Lima juga," kata Ganjar dalam debat capres di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Ahad (7/1/2024) malam WIB.
Ganjar pun mengaku, memiliki data bobroknya kinerja Kemenhan. Capres PDIP tersebut juga menekankan, dalam membangun sistem pertahanan dibutuhkan perencanaan yang konsisten dan tidak boleh diganti-ganti.
Selain itu, menurut Ganjar, dalam proses perencanaan juga perlu mendengarkan aspirasi seluruh matra. Perencanaan yang dilakukan pun harus menyeluruh.
"Sehingga saya bertemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, 'Pak kalau bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana'. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakkan tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk kebaikan bangsa," kata Ganjar.
Sementara itu, saat memberikan tanggapannya atas pernyataan Ganjar, Anies menilai skor yang diberikan kompetitotnya untuk kinerja Kemenhan masih terlalu tinggi. Menurut Anies, skor kinerja Kemenhan di matanya justru hanya 11 dari 100.
"Menurut saya skornya justru di bawah 5, mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Mas Ganjar. 11 mas, dari 100," kata Anies enteng.
Anies juga menyoroti kesejahteraan para prajurit TNI. Dia menilai, kebijakan pemerintah saat ini untuk kesejahteraan para prajurit justru lebih parah. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kenaikan gaji para prajurit TNI dilakukan hingga sembilan kali.
Namun pada era Jokowi, kenaikan gaji hanya dilakukan sebanyak tiga kali. "Selama era ini hanya naik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya," kata Anies menyentil.
Selain itu, Anies juga menyebut, pemerintahan saat ini tidak serius memperhatikan kesejahteraan prajurit. Hal itu terlihat dari tunjangan kinerja (tukin) yang hanya 80 persen. Sedangkan di kementerian lainnya, justru para menterinya mengusahakan peningkatan tukin.
Masalah alutsista bekas pun juga tak luput dari sorotan Anies. Menurut dia, alutsista bekas sangat berisiko terhadap keselamatan prajurit TNI. "Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy," ujar Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika