Senin 08 Jan 2024 14:46 WIB

Pernyataan Kontroversi Arya Wedakarna Soal Jilbab Dinilai Ganggu Kondusivitas 

Arya Wedakarna membuat pernyataan kontroversial mengenai jilbab.

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Muhammad Hafil
Arya Wedakarna
Foto: Republika/Mutia Ramadhani
Arya Wedakarna

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Bali, K.H Abdul Aziz mengatakan video kontroversial anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali, Arya Wedakarna, soal jilbab sedikit mengganggu kondusivitas jelang pemilihan umum 2024. Semestinya suasana di Bali tetap kondusif pada tahun politik.

"Saya berharap kegaduhan tidak terulang kembali sehingga tujuan daripada pemilu dapat tercapai dengan baik," ujar Kiai Aziz saat dihubungi Republika.co.id, Senin (8/1/2024).

Baca Juga

Kiai Aziz mengajak kepada semua pihak di Bali tidak terprovokasi dengan ucapan Arya Wedakrna yang dapat menganggu kondisi keamanan Bali jelang Pilpres. Semua elemen harus menciptakan suasana damai dan tenteram sehingga dapat menikmati pemilu dengan hati jernih.

Sebelumnya video Arya Wedakarna yang tidak ingin ada wanita berjilbab pada bagian frontline Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali viral dan mendapatkan sorotan. Ia ingin petugas frontline menggambarkan wanita khas Bali yang tidak mengenakan jilbab layaknya wanita Hindu Bali. Ia mengatakan Bali bukan Timur Tengah.

Sejumlah pihak melaporkan Wedakarna ke polisi. PWNU Bali, kata kiai Aziz, tidak akan ikut-ikutan melaporkan Wedakarna. Ia memandang laporan yang sudah dilakukan kelompok lain dinilai sudah cukup mewakili. Ia berharap kepolisian dapat memprosesnya secara profesional.

Menjaga kondusivitas dan keamanan pada momen politik seperti saat ini harus menjadi perhatian semua pihak. Ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa, kata Kiai Aziz harus mengambil peran tersebut. Karena itu, ia menyayangkan pernyataan Wedakarna.

Bukan kali ini saja Wedakarna menghadirkan kontroversi di ranah publik. Sebelum kasus terbaru ini, Wedakarna pernah diduga menjadi provokator penolakan Ustaz Abdul Somad pada 2017 lalu. Selain itu, Wedakarna juga pernah menolak kehadiran bank syariah di Bali.

Kiai Aziz meminta kepada DPD RI agar menegur anggotanya agar tidak selalu membuat gaduh. Pasalnya, Wedakarna seringkali menjadikan jabatannya sebagai anggota DPD sebagai dasar mengucapkan pernyataan yang kontroversial dan terkesan rasis. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement