REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara (jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Andre Rosiade, menyebut calon presiden Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan bertindak serius atau tidak omon-omon dalam memberantas korupsi di bidang industri yang berkorelasi dengan pertahanan negara seperti pada kasus PT Asabri.
"Prabowo tidak omon-omon, tetapi terbukti selamatkan Asabri dan berantas korupsi Asabri," kata Andre melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Menurut Andre, Prabowo bersinergi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memastikan industri pertahanan bebas dari rasuah. Di sisi lain, Erick juga berkomitmen membenahi BUMN. "Beliau berdua komitmen dalam bekerja keras untuk membenahi BUMN industri pertahanan, termasuk persoalan Asabri kemarin," ujarnya.
Andre mengaku Prabowo dan Erick menjadi sosok yang membuka proses hukum terkait dengan korupsi di PT Asabri tersebut. "Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir yang setujui proses hukumnya, lalu dibenahi," katanya.
Sebelumnya, proses hukum korupsi pengelolaan dana PT Asabri menarik perhatian publik pada tahun 2022 karena tercatat merugikan negara senilai Rp 22,788 triliun dari pengelolaan dana asuransi sosial dan pensiun prajurit TNI, anggota Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan.
Dalam perkara itu, PT Asabri mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program THT (Tabungan Hari Tua) dan dana Program AIP (Akumulasi Iuran Pensiun) yang bersumber dari iuran peserta Asabri setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri, dan ASN/PNS di Kemenhan sebesar 8 persen. Perinciannya untuk dana pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok dan untuk Tunjangan Hari Tua (THT) dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.
Namun, para terdakwa yang telah menjadi terpidana melakukan investasi saham, reksadana, medium term note (MTN) atau surat utang jangka menengah, dan investasi lainnya yang berisiko tinggi. Akibatnya kinerja investasi tidak baik dan mengalami penurunan harga sehingga merugikan negara Rp 22,788 triliun.
Di sisi lain, narasi komitmen untuk memberantas korupsi di industri pertahanan sebelumnya juga telah disampaikan oleh Prabowo. Ia mengaku tidak ragu untuk menghapus budaya korupsi di sektor industri pertahanan berupa budaya mark up (penggelembungan), bohong, dan menipu.
"Presiden kita, Pak Jokowi, tak ragu bertindak, dan saya pun tidak ragu bertindak. Budaya mark up yang kelewatan luar biasa, budaya bohong dan menipu, harus kita hilangkan dari industri pertahanan kita," kata Prabowo dalam acara The 1st DEFEND ID’s Day di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, beberapa waktu lalu.
Menurut Prabowo, industri pertahanan adalah hal yang vital bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa karena Indonesia merupakan negara yang besar dan kaya akan sumber daya. "Industri pertahanan adalah bagian vital, bagian yang menentukan dari kemerdekaan kita, kedaulatan kita," ujarnya.
Dengan kekayaan yang dimiliki itu, kata dia, Indonesia tidak boleh lengah akan potensi bahaya yang ditimbulkan. Ia mengatakan kekuatan pertahanan Indonesia adalah mutlak karena dirinya menilai persaingan antarbangsa dewasa ini makin keras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika