REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo ditanya soal penunjukkan menteri untuk kabinetnya jika memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Si penanya mengaku gusar dengan presiden sebelumnya, yang kerap mengutamakan kader partai politik untuk mengisi kabinetnya.
Ganjar mengaku, memiliki dua cara dalam membentuk zaken kabinet atau kabinet yang diisi oleh para ahli. Pertama, adalah menghitung betul secara teknokratis antara calon yang akan ditunjuk dengan bidang kementeriannya.
"Ada nggak orangnya? Banyak, banyak," ujar Ganjar dalam diskusi publik di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024) malam WIB.
Kedua, ia akan menerapkan key performance indicator (KPI) atau matriks yang sengaja dibuat untuk mengukur performa menteri. Dalam hal ini, sambung dia, masyarakat juga dapat menilai kinerja menteri di kabinetnya.
"Sebenarnya di depan kita bisa membuat KPI kabinet, kalau KPI kabinet kita buat dan kemudian publik diminta menilai," ujar gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 tersebut.
"Viralisme, viralisme, maka semua sekarang rakyat bisa menonton dengan teknologi digital yang ada. Ketika ketidakbaikan itu dimunculkan, kemudian diviralkan," ucap Ganjar menambahkan.
Kemudian, ia menyebut, tugas partai politik dalam mencari sosok yang tepat untuk mengisi kabinetnya. Namun, Ganjar menegaskan, presiden tetaplah pemimpin tertinggi dalam menentukan siapa pembantunya.
"Oke, partai ikut dengan kami dan kami butuh kualifikasi ini, silahkan anda cari. Kalau tidak dapet? saya coret ya, Anda cari lagi," ujar Ganjar.
Dia juga menyinggung kerap adanya hitung-hitungan dalam menentukan sosok yang akan mengisi jabatan strategis. Perhitungan tersebut muncul karena adanya utang ataupun masalah dengan masa lalunya.
"Enaknya saya dan Pak Mahfud nggak punya beban itu. Praktik yang bisa kita lakukan adalah teladan, saya kira 10 tahun pengalaman yang didukung kawan-kawan team work saya sebagai gubernur, mereka mau melakukan," ujar Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika