REPUBLIKA.CO.ID, POLEWALI MANDAR -- Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, batal menghadiri agenda kampanye di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, pada Selasa (9/1/2024). Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Amin mengonfirmasi, permasalahan itu tidak berkaitan dengan kendala perizinan dari pemerintah daerah (pemda).
Anies dijadwalkan berkampanye di Polman pada Selasa setengah hari ini, dilanjut berkampanye ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada hari yang sama. Namun, kehadiran Anies ke Polman terkendala masalah transportasi atau pesawat ke wilayah tersebut.
"Kami ingin meluruskan karena banyak beredar di masyarakat bahwa ini enggak bisa landing karena diboikot lah, segala macam, itu tidak benar. Ini murni betul-betul permasalahan teknis karena kalau itu tetap dipaksakan justru risikonya adalah safety," ujar Ketua Deputi Bidang Pendidikan Inklusi Timnas Amin, Ratih Megasari dalam konferensi pers di Polman, Sulawesi Barat, Selasa (9/1/2024).
Jubir Timnas Amin itu mengaku, telah berkomunikasi dengan capres Anies dan dipastikan absen berkampanye di Polman. Anies pun meminta maaf kepada masyarakat sekitar yang sudah menanti kedatangan capres nomor urut 1 tersebut.
"Kami info bahwa betul masyarakat kecewa dengan Pak Anies tidak datang tapi insya Allah hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami untuk memperjuangkan Pak Anies di Sulawesi Barat. Saya sudah sampaikan sekiranya di re-schedule mengobati kerinduan masyarakat," ujar Ratih.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemenangan Daerah Amin Provinsi Sulawesi Barat, Amiruddin menegaskan, tidak adanya masalah perizinan dalam absennya Anies di Polman. Hal itu lebih dikarenakan masalah teknis.
"Yang pasti, kesiapan kami sebagai tim daerah mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah maupun wilayah yang ada di Polewali Mandar terkait pembatalan hadirnya capres," kata Amiruddin.
Dia menekankan, jika nantinya Anies dijadwalkan lagi untuk hadir di Polman, dipastikan tidak ada masalah perizinan. Amiruddin menyebut telah bekerja mengurus perizinan kepada pemda hingga penyelenggara pemilu untuk kegiatan kampanye.
Mulai perizinan lapangan atau lokasi mendarat, area kampanye, gedung, hingga kembali ke Jakarta. "Insya Allah kami menjamin jadi kembali ke Polman kami pastikan untuk tetap sama seluruh proses akan tetap mudah tentu sesuai SOP (standar operasional prosedur) kampanye terbuka," ucap Amiruddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika