REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mengaku risih kontroversi anggota DPD RI, Arya Wedakarna yang dinilai rasis terhadap perempuan yang menutup kepala atau berhijab. Dia menyayangkan ucapan tersebut terucap dari wakil rakyat. 

"Risih dan menyayangkan wakil rakyat yang belum punya wawasan kebangsaan," ujar Kiai Cholil saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (9/1/2024). 

Menurut Kiai Cholil, Bali adalah bagian dari Indonesia. Karena itu, di Pulau Dewata itu tidak ada larangan menggunakan hijab dalam bekerja atau masyarakat lokal di posisi front line bandara. 

"Bali itu bagian dari Indonesia dan menganut hukum yang memberi kebebasan menjalankan ajaran agamanya," ucap Pengasuh Ponpes Cendikia Amanah Depok ini. 

Ucapan Arya terkait penutup kepala tersebut dinilai rasis dan menyinggung perempuan muslim. Karena itu, beberapa waktu lalu sekitar 200 massa elemen muslim di Bali menggelar aksi di depan Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Provinsi Bali.

Tidak hanya itu, sejumlah ormas di Bali, termasuk ormas Islam juga telah melaporkan Arya Wedakarna kepada Polda Bali atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. 

Terkair pelaporan yang dilakukan masyarakat Bali tersebut, Kiai Cholil pun meminta kepada pihak kepolisian untuk memproses secepatnya. 

"Ya pelaporan itu kan bagian dari ekspresi kekecewaan dan kemarahan masyarakat. Maka kejawajiban penegak hukum untuk memprosesnya, untuk melokalisir gejolak massa," kata alumni Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan ini. 

Dia pun mengimbau kepada masyarakat Bali dan pejabat publiknya untuk tetap saling menjaga toleransi yang telah lama tertanam. Menurut dia, masyarakat Bali tidak boleh terprovokasi dengan arogansi yang ditunjukkan Arya Wedakarna. 

"Hendaklah tanamkan saling toleransi dan menjaga keadaban dan kesantunan. Jangan terpengaruh dengan arogansinya," jelas kiai asal Madura ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika