Selasa 09 Jan 2024 19:08 WIB

Pemimpin Taiwan Janji Pertahankan Status Quo Terhadap Keterlibatan China

Mempertahankan status quo lintas selat adalah demi kepentingan bersama Taiwan.

Wakil Presiden Taiwan dan calon presiden Partai Progresif Demokratik yang berkuasa untuk pemilu 2024 William Lai (Lai Ching-te) berbicara saat konferensi pers di Taipei, Taiwan, 9 Januari 2024.
Foto: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
Wakil Presiden Taiwan dan calon presiden Partai Progresif Demokratik yang berkuasa untuk pemilu 2024 William Lai (Lai Ching-te) berbicara saat konferensi pers di Taipei, Taiwan, 9 Januari 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Wakil Pemimpin Taiwan Lai Ching-te, yang menjadi kandidat dalam pemilu di pulau itu, berjanji ia akan mempertahankan status quo di Selat Taiwan jika terpilih. Lai juga berjanji akan tetap terbuka untuk keterlibatan dengan Beijing atas dasar kesetaraan dan martabat.

Para pemilih akan pergi ke tempat pemungutan suara pada Sabtu (13/1/2024) untuk memilih pengganti pemimpin pejawat Taiwan Tsai Ing-wen. Beijing, yang ingin membawa Taiwan di bawah kendalinya bila perlu secara paksa, mengecam Lai sebagai pendukung kemerdekaan Taiwan dan pembuat onar yang berusaha mendorong pulau itu untuk berperang.

Baca Juga

Namun, Lai pada suatu konferensi pers di Taipei dengan media internasional menekankan bahwa mempertahankan status quo lintas selat adalah demi kepentingan bersama Taiwan, China, dan masyarakat internasional.

"Bahkan ketika kami berdiri di garis depan dalam mempertahankan nilai-nilai kami melawan otoritarianisme, kami bertekad untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," kata Lai.

"Perdamaian sangat berharga dan perang tidak ada pemenangnya," ujarnya.

Lai, yang mengepalai Partai Progresif Demokratik yang cenderung independen, juga menjanjikan keberlanjutan kebijakan Tsai untuk urusan luar negeri, pertahanan, dan hubungan lintas selat. China telah meningkatkan tekanan militer di pulau itu dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dengan melakukan latihan skala besar di sekitar Taiwan.

Sembilan negara telah memutuskan hubungan diplomatik resmi mereka dengan Taiwan demi Beijing sejak Tsai menjabat pada Mei 2016. Lai mengatakan pada konferensi pers bahwa pemilihan tersebut berfungsi sebagai bukti komitmen Taiwan terhadap demokrasi dan bahwa dia yakin masyarakat internasional akan menyaksikan kekukuhan demokrasi Taiwan.

China dan Taiwan memiliki pemerintahan terpisah sejak keduanya berpisah pada 1949 karena perang saudara.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement