REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan tidak ada unsur politis dalam penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Ia menegaskan, penyaluran bansos kepada masyarakat merupakan bentuk kehadiran negara.
"Enggak insayaallah enggak, kan nggak ada atribut politik. Ini negara yang hadir," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip pada Rabu (10/1/2024).
Menurutnya, siapa pun pemimpinnya, negara akan hadir untuk memikirkan masyarakat. Karena itu, tidak ada unsur politis dalam penyaluran bansos saat ini. Pemberian bansos memang benar-benar diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan dan bukan hanya menjelang pemilu.
"Tolong dijelaskan negara yang hadir siapapun pemimpinnya memikirkan untuk masyarakat, jadi nggak ada politisi, ini murni untuk masyarakat dan ini bukan jelang pemilu aja. Dari tahun kemarin," ujarnya.
"Dari dulu dari zaman dulu bansos itu kan bantuan pangan anggaran bukan dari kemensos, dari bantuan pangan itu," lanjutnya.
Arief mengatakan, Presiden Jokowi menginstruksikan agar pemberian bantuan pangan dilanjutkan hingga Maret untuk meringankan beban masyarakat. Pemerintah pun juga telah menyiapkan antisipasi terjadinya pergeseran panen sekitar Mei-Juni.
"Perintah Pak Presiden bantuan pangan itu lanjutkan sampai Maret, bahkan tadi atas diputuskan atas pemintaan Menko Perkonomian sampai dengan Juni karena masyarakat di bawah perlu sekali dibantu," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya untuk meneruskan program bantuan sosial kepada masyarakat. Selain itu, proses penyalurannya juga harus diawasi agar tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan di Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).
"Mengenai bansos perlu saya ingatkan harus terus diteruskan dan juga dipantau agar tepat sasaran, baik yang berupa bantuan bansos pangan, baik yang berupa bantuan PKH, baik yang berupa BLT semuanya harus dipastikan tepat sasaran," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika