REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepanjang 2023, deretan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bangkrut dan ditutup izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) pun buka suara soal beragam masalah yang menimpa BPR.

"Kami melihat Industri ini masih sangat baik dan sehat, terkait satu atau dua yang ditutup operasionalnya, kami melihat tidak mempengaruhi konstelasi secara industri," ujar Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah kepada Republika dikutip Rabu (10/1/2024).

Tedy optimistis bahwa masih banyak pelaku Industri yang baik dan amanah serta mampu menjadi garda terdepan dalam meningkatkan edukasi dan literasi layanan keuangan di masyarakat. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada regulator yang telah memberikan dukungan yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan industri BPR di Indonesia.

"Semoga sinergi dan koloborasi yang terbangun antara regulator dan pelaku industri (asosiasi) mampu membawa industri meningkat daya saingnya, memiliki daya tahan yang tinggi (resilient) dan mampu berkontribusi bagi negeri," harapnya.

Sepanjang 2023, sebanyak empat BPR mengalami kebangkrutan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tercatat melakukan pencairan penjaminan kepada PT BPR Bagong Inti Marga atau BPR BIM yang izinnya telah dicabut pada 3 Februari 2023 dan BPR Karya Remaja Indramayu atau BPR KRI dicabut izinnya pada 12 September 2023.

LPS juga mencairkan penjaminan kepada BPR Indotama UKM Sulawesi yang dicabut izinnya pada 15 November 2023. Selain itu, OJK juga mencabut izin usaha BPR Persada Guna pada 4 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-84/D.03/2023.

Lalu yang terbaru, LPS melakukan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Wijaya Kusuma di Madiun, Jawa Timur. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mencabut izin usaha BPR Wijaya Kusuma.

Ikuti Whatsapp Channel Republika