REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengatakan siap membahas stabilitas jangka panjang di wilayah perbatasannya dengan Israel. Menurut kabinet pemerintahan Lebanon, perdana menteri sementara Lebanon itu menyampaikan hal tersebut saat bertemu Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix.

"Lebanon siap mengadakan perundingan demi mencapai proses stabilitas jangka panjang di Lebanon selatan di sepanjang perbatasan dengan Israel," katanya, melansir Anadolu, Rabu (10/1/2024).

Mikati mengatakan, Lebanon terikat menerapkan resolusi PBB, termasuk Resolusi 1701, yang menyerukan penghentian total permusuhan antara Lebanon dan Israel. Resolusi yang diadopsi pada 11 Agustus 2006 itu menyerukan agar Israel mundur ke belakang Garis Biru dan mendemiliterisasi garis itu dan Sungai Litani di Lebanon, sehingga hanya tentara Lebanon dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) yang boleh memiliki senjata dan perlengkapan militer di wilayah tersebut.

Pada Senin, Menteri Luar Negeri Lebanon Abdullah Bou Habib menyatakan  negaranya siap  melaksanakan 'sepenuhnya' Resolusi PBB 1701 dengan imbalan penarikan pasukan Israel dari tanah Lebanon dan penghentian pelanggaran kedaulatan negara.

Sementara itu, Lacroix, menyeru semua pihak agar menghentikan permusuhan, mendukung militer Lebanon di Lebanon selatan dan melanjutkan kerjasama erat militer dengan UNIFIL. Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel sejak tentara Israel melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober. Ketegangan itu terjadi antara milisi Hizbullah dan pasukan Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika