REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza maupun Tepi Barat. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Tepi Barat pada Rabu.
Blinken tiba di Ramallah, Palestina, pada Rabu (10/1/2024) sebagai bagian dari serangkaian kunjungannya di kawasan tersebut, yang dimulai dari Turki, untuk melakukan pembicaraan mengenai konflik di Jalur Gaza. Selama lawatannya yang akan berlangsung hingga 11 Januari itu, Blinken bertandang ke Turki, Yunani, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Israel, Tepi Barat, dan Mesir.
“Kami tidak akan membiarkan warga Palestina dipindahkan, baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat,” kata Abbas dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip oleh kantor berita Palestina, WAFA.
Pemimpin Palestina itu menentang tindakan-tindakan Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. “Jalur Gaza adalah bagian integral dari Negara Palestina,” katanya, menegaskan.
Beberapa pejabat Israel sebelumnya telah menyerukan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza, di tengah serangan mematikan Israel di daerah kantong tersebut. Usai pertemuannya dengan Blinken, Abbas dijadwalkan terbang ke Yordania pada Rabu malam untuk menghadiri pertemuan puncak dengan para pemimpin Yordania dan Mesir untuk membahas situasi di Gaza.
Washington sejauh ini menahan diri untuk tidak menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza. AS juga terus memberikan dukungan militer, intelijen, dan diplomatik kepada Israel.
Serangan Israel di Jalur Gaza terus berlanjut sejak 7 Oktober 2023 hingga menewaskan sedikitnya 23.210 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 59.167 lainnya. Israel sendiri kehilangan sekitar 1.200 warganya akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Sekitar 85 persen warga Gaza mengungsi dalam kondisi rawan pangan, sementara ratusan ribu orang hidup tanpa tempat berlindung. Jumlah truk bantuan yang memasuki Jalur Gaza tak sampai separuhnya dari bantuan yang masuk sebelum konflik pecah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika