REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR – Guna menjaga kontribusi sektor pertanian, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi. Komitmen itu diwujudkan melalui program subsidi pupuk yang setiap tahunnya dialokasikan sekitar Rp 25 triliun untuk membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Pada 2024, Pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk bersubsidi.

Pemerintah juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Saifullah Lasindrang mengatakan tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani, pemerintah menjamin ketersediaan pupuk nonsubsidi. “Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Pemerintah membantu memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024," kata Saifullah, Kamis (11/1/2024).

Saifullah juga mengatakan dalam rangka menjaga ketersediaan pupuk, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan  Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama bulan Januari sampai dengan Februari 2024, salah satunya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 

“Selama musim tanam ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dukungan bagi petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal di musim panen nanti. Gebyar Diskon Pupuk 2024 diselenggarakan Pupuk Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah, di berbagai kota selama bulan Januari hingga Februari 2024. Rangkaian acara ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini,” kata Saifullah.

Pada kegiatan Gebyar Diskon Pupuk, Pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dan mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk, antara lain dengan menyiapkan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau. Pemerintah juga senantiasa memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi, antara lain dengan cara melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah sentra pertanian. Hingga tanggal 31 Desember 2023 ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan Pemerintah. Adapun angka stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.215.280 ton dan pupuk non-subsidi sebesar 529.022 ton. 

“Pupuk Indonesia menjalankan program Gebyar Diskon Pupuk sesuai dorongan pemerintah agar petani bisa menikmati pupuk non subsidi dengan harga terjangkau serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Semoga program ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal sehingga kesuksesan musim tanam awal tahun ini bisa kita tuai bersama saat panen bulan April nanti,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika