REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB meminta kelompok Houthi di Yaman berhenti menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah. Dewan Keamanan memperingatkan eskalasi ketegangan dan mendukung gugus tugas yang dipimpin Amerika Serikat (AS) untuk melindungi kapal-kapal komersial di perairan tersebut.

Permintaan ini muncul dalam resolusi Dewan Keamanan yang juga meminta Houthi membebaskan kapal Galaxy Leader yang dioperasikan Jepang dan memiliki koneksi dengan pengusaha Israel. Houthi menyitanya pada 19 November lalu bersama 19 awaknya.

Sebelas negara anggota mendukung langkah yang meminta Houthi "segera menghentikan semua serangan, yang telah menahan perdagangan global dan hak dan kebebasan navigasi dan perdamaian kawasan." Empat anggota negara termasuk pemilik hak veto Rusia dan Cina, abstain. Tidak ada yang menolaknya.

Poin utama resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) dan Jepang mencatat semua negara anggota PBB, sesuai dengan hukum internasional berhak "membela kapal-kapalnya dari serangan. Termasuk yang merusak hak dan kebebasan navigasi."

Poin tersebut menunjukkan dukungan implisit pada gugus tugas maritim Operasi Perlindungan Kemakmuran (OPG) yang dipimpin AS. OPG bertujuan melindungi kapal-kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden dari rudal dan drone Houthi.

"Ancaman navigasi hak dan kebebasan navigasi di Laut Merah merupakan tantangan besar yang membutuhkan respon global," kata Duta Besar AS pada PBB Linda Thomas-Greenfield saat mendesak Dewan Keamanan untuk menyetujui resolusi tersebut, Kamis (11/1/2024).

Houthi yang didukung Iran menguasai banyak wilayah di Yaman dalam perang sipil. Kelompok tersebut berjanji menyerang kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel atau pelabuhan Israel sebagai bentuk dukunga pada Hamas yang sedang memerangi serangan Israel di Gaza. Namun banyak kapal-kapal yang diserang tidak memiliki koneksi dengan Israel.

AS menuduh Iran memberikan dukungan penting dalam serangan-serangan Houthi. Termasuk, rudal dan drone canggih, langkah yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Teheran membantah tuduhan tersebut.

Juru bicara Houthi di Yaman, Mohammed Abdul Salam menyebut resolusi PBB sebagai "permainan politik" dan mengatakan AS yang melanggar hukum internasional. Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB digelar setelah menolak usulan Rusia yang menghilangkan dukungan implisit terhadap gugus tugas yang dipimpin AS dan memasukan perang di Gaza sebagai "akar masalah" serangan Houthi.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mempertanyakan legitimasi gugus tugas tersebut. Ia mengatakan resolusi itu dirancang sebagai "izin terbuka" untuk gugus tugas tersebut.

Serangan-serangan Houthi mengganggu perdagangan maritim, memaksa perusahaan pelayaran mengalihkan jalur kapal-kapal mereka dari Laut Merah. Menurut AS hal ini beresiko mendorong harga energi dan pangan.

Dalam serangan terbaru Washington mengatakan kapal perang AS dan Inggris menembak jatuh 21 drone dan rudal yang ditembakan Houthi di tenggara Laut Merah pada Selasa (9/1/2024) lalu. London menyebutnya serangan terbesar di perairan tersebut. Komando Pusat AS mencatat 26 serangan Houthi di jalur pelayaran itu sejak Houthi menyita Galaxy Leader.

Ikuti Whatsapp Channel Republika