REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto merespons pernyataan capres nomor urut 1, Anies Baswedan saat debat yang mengkritik penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan untuk membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista) bekas.
Prabowo mengatakan, sebagai mantan prajurit Kopassus TNI AD yang pernah berperang, ia mengetahui alat perang yang bagus. Tidak mungkin ia kini sebagai Menteri Pertahanan membeli peralatan perang dengan buruk untuk TNI.
"Dia bilang aku mau pakai uang rakyat utang untuk beli barang bekas. Ndoro, aku ini prajurit. Aku perang. Aku bukan di belakang meja, aku perang. Masa orang perang mau pakai barang yang nggak bagus," kata Prabowo saat berpidato dalam acara Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran Lampung di Kota Bandar Lampung, Kamis (11/1/2024).
Prabowo tidak melanjutkan penjelasannya soal alutsista bekas itu. Sebab, dia mengetahui ada wartawan televisi yang sedang merekam pidatonya. "Ini ada TV ya. Saya nggak boleh bicara yang emosi, loh. Sorry ye, sorry, Ndoro. Ndoro Mas," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Kendati begitu, kata Prabowo, rakyat tentu boleh berbicara lebih leluasa. Dia lantas bertanya kepada ratusan relawan yang hadir apa kata yang tepat untuk menyebut orang yang tidak pintar. Para relawan serentak menyebut "goblok".
Pernyataan Prabowo membela pembelian alutsista bekas diketahui ditujukan kepada Anies karena dia menjelaskan hal itu serangkai dengan menanggapi pernyataan Anies soal lahan. Prabowo memberikan penjelasan atas pernyataan Anies yang menyebut dirinya punya 340 ribu hektare lahan.
Dalam debat capres yang berlangsung sengit pada Ahad (7/1/2024), Anies bertubi-tubi 'menyerang' Prabowo. Selain mengungkap data lahan yang dikuasai Prabowo, Anies juga mengkritik penggunaan Rp 700 triliun anggaran Kemenhan untuk membeli alutsista bekas.
Kemenhan pada 2023 diketahui meneken kontrak pembelian 12 unit jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Namun, Kemenhan pada 4 Januari 2024 menyatakan, pembelian pesawat tempur bekas itu ditunda karena keterbatasan fiskal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika