REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia telah satu dekade pada tahun ini. Banyak pencapaian yang telah diraih oleh penyelenggaranya.
BPJS Ketenagakerjaan misalnya, telah mengalami peningkatan jumlah kepesertaan. Ini ditandai dengan jumlah iuran yang meningkat setiap tahunnya.
Rata-rata kenaikan penerimaan iuran setiap tahun sebesar Rp 7,58 triliun. Pada 2023 kemarin, jumlah penerimaan iuran mencapai Rp 107,86 triliun. Ini meningkat tajam dibanding pada 2014 lalu yang ada di angka Rp 28,72 triliun.
Sementara untuk realisasi pembayaran manfaat, rata-rata kenaikan realisasi manfaat/jaminan sebesar Rp 4,30 triliun. "Total realisasi manfaat/jaminan yang telah dibaerikan kepada peserta selama satu dekade ini sebesar Rp 311,15 triliun," ujar Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro saat menjadi pembicara Kaleidoskop Sistem Jaminan Sosial Nasional: "Refleksi 1 Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia” di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan, Jakarta, Kamis (11/1/2024).
Sementara untuk realisasi dana investasi, tumbuh signifikan dalam satu dekadenya. Rata-rata kenaikan dana investasi sebesar Rp 58 triliun.
Sementara untuk realisasi hasil investasinya, rata-rata kenaikan sebesar Rp 2,64 trilun. Dan, pencapaian pada 2023 kemarin tertinggi sejak 2014 yakni di angka Rp 6,83 triliun.
BPJS Ketenagakerjaan juga melayani melalui platform digital. Pengguna Jamsostek Mobile (JMO) memiliki lebih dari 13 juta pengguna aktif.
"Utilisasinya mampu menyerap 61,6 persen proses klaim di kantor cabang dan kanal lainnya," ujar Pramudya.
Pramudya mengatakan, selama satu dekade ini tentu ada dinamika yang terjadi. Salah satunya adalah ketika masa pandemi covid-19.
"Bukan hal yang mudah dalam konteks ketenagakerjaan. Banyak pekerja yang dirumahkan dan juga adanya kekurangan finansial industri saat itu," kata Pramudya.
Namun pada saat covid-19 melanda, BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah melakukan relaksasi. Namun, tetap dengan menjaga partisipasi masyarakat dalam kepesertaan.
Menurut Pramudya, satu dasawarsa telah memberikan pelajaran penting dalam mengelola layanan ini. Ini juga termasuk digitalisasi layanan yang diharapkan memudahkan masyarakat mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan nantinya.
"Sekali lagi kami juga akan terus mengajak, karena sejatinya jaminan sosial itu adalah partisipatif, gotong royong. Program jaminan sosial akan kuat kalau gotong royongnya semakin kuat," katanya.
Pramudya mengatakan ada sejumlah tantangan dalam jaminan sosial ke depannya. Beberapa di antaranya adalah resiko kecelakaan kerja, perubahan kepesertaan dari pekerja formal ke pekerja informal.
Ia juga memperingatkan persoalan penduduk lansia di masa mendatang. Penduduk Lansia diproyeksikan meningkat pada tahun 2040 mencapai 19,9 persen dari total penduduk di Indonesia.
Sementara, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto mengatakan, perlu ditekankan bahwa pencapaian selama satu dekade ini sebagai pondasi dalam menentukan kebijakan ke depannya. Hal ini tidak hanya untuk melanjutkan program jaminan sosial, tetapi jaminan sosial ini dapat terus berlangsung dan melindungi serta memberi rasa aman bagi masyarakat.
Agus juga mengatakan tantangan Jaminan Sosial ke depan yang akan dihadapi adalah resiko kecelakaan kerja, perubahan segmentasi kepesertaan dari pekerja formal ke pekerja informal
(Portabilitas), perlindungan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan Penduduk Usia Lansia yang semakin meningkat yang menurut proyeksi pada Tahun 2040 19,9% dari total penduduk di Indonesia.
Agus Suprapto berharap agar tantangan-tantangan yang akan terjadi dapat diatasi melalui kerja sama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika