Jumat 12 Jan 2024 10:29 WIB

Kerusuhan Papua Nugini Dipicu Pemotongan Gaji Polisi

Penjarahan di Port Moresby berhenti tapi "ketegangan tetap tinggi."

Rep: Lintar Satria/ Red: Setyanavidita livicansera
Papan petunjuk perbatasan milik Papua New Guinea di zona netral Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, Jumat (15/10/2021).
Foto: Antara/Galih Pradipta
Papan petunjuk perbatasan milik Papua New Guinea di zona netral Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, Jumat (15/10/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, PORT MERESBY -- Kerusuhan yang pecah di Port Moresby, Papua Nugini, dimulai setelah petugas polisi dan keamanan berkumpul di taman Ungai Oval untuk memprotes pemotongan gaji mereka. Pejabat pemerintah mengatakan ketegangan di jalan mulai memanas saat para petugas bergerak ke gedung parlemen.

"Kami melihat tingkat perselisihan yang tidak pernah terjadi sebelumnya di kota kami, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah kota dan negara kami," kata Gubernur Port Moresby Powes Parkop di Facebook pada Rabu (8/1/2024) malam seperti dikutip CNN International.  

Baca Juga

Dikutip dari CNN International, Jumat (12/1/2024) layanan darurat mengatakan "kerusuhan sipil" di Port Moresby berdampak besar pada operasi mereka. "Kami merespons situasi darurat yang mengancam nyawa secepat mungkin dan di saat yang sama melakukan semua yang bisa dilakukan menjaga keamanan dan keselamatan (staf) kami," kata layanan darurat St John Ambulance.

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, meminta maaf dan mengatakan kesalahan komputer berdampak pada "pembayaran gaji semua pegawai negeri sipil." Ia mengatakan kekurangan akan dibayarkan pada pembayaran gaji berikutnya.

Dalam pernyataannya Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Papua Nugini mengatakan banyak bisnis setempat, termasuk pom bensin dan toko grosir rusak. Penjarahan di Port Moresby berhenti tapi "ketegangan tetap tinggi."

Kedutaan Besar Cina di Papua Nugini mengeluarkan notifikasi yang meminta warga dan organisasinya di negara Pasifik itu untuk berhati-hati. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintahnya belum mengetahui adanya warga Australia yang terjebak dalam kerusuhan di Papua Nugini dan belum menerima permintaan bantuan dari pemerintah setempat.

"Komisi Tinggi kami di Port Moresby terus memantau dengan seksama apa yang terjadi di sana, memastikan bahwa warga Australia dijaga dengan baik," kata Albanese. "Kami terus mengimbau ketenangan di saat yang sulit ini," tambahnya.

Pada Kamis (11/1/2024) kemarin Port Moresby dilanda kerusuhan dan penjarahan. Marabe yang berjanji akan mengambil tindakan didesak untuk mengundurkan diri. Toko-toko dijarah dan gedung-gedung dibakar setelah polisi mogok kerja karena gaji mereka berkurang dari biasanya. Papua Nugini yang kaya akan sumber daya alam tapi pertumbuhan ekonomi yang rendah salah satu negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia.

sumber : reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement