REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menerbitkan surat edaran tentang pengawasan peredaran daging anjing. Hal itu menjadi bagian dari upaya pencegahan potensi penyebaran penyakit rabies.

“Surat edaran itu tentang pengawasan peredaran daging anjing kepada kepala dinas di seluruh kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng Agus Wariyanto, selepas rapat koordinasi kewaspadaan penyakit zoonosis atau yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia, di Semarang, Jumat (12/1/2024).

Menurut Agus, hingga saat ini masih ada tujuh daerah di Provinsi Jateng yang belum menerbitkan surat edaran tentang pengawasan peredaran daging anjing. Ketujuh daerah itu Kabupaten Purworejo, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, serta Kota Pekalongan dan Solo.

Surat edaran tersebut diterbitkan menyusul terungkapnya kasus pengiriman ratusan anjing yang dilaporkan tidak dilengkapi dokumen legal dari wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) ke wilayah Jateng, belum lama ini. Agus mengatakan, pemprov memonitor penanganan kasus pengiriman 226 anjing itu, yang kasusnya diproses hukum Polrestabes Semarang.

Adanya lalu lintas anjing ini dikhawatirkan dapat meningkatkan potensi penyebaran rabies. Padahal, Agus mengatakan, Jateng sudah dinyatakan sebagai wilayah bebas rabies sejak 1997. 

Karenanya, kata dia, ditekankan lagi upaya pengawasan lalu lintas hewan dari luar daerah melalui sembilan pos yang ada, khususnya hewan yang termasuk pembawa rabies, salah satunya anjing. Khususnya dari Jawa Barat karena provinsi tersebut belum dinyatakan bebas rabies,” ujar Agus.

Dalam upaya antisipasi, Agus mengatakan, vaksinasi terhadap hewan pembawa rabies akan kembali digencarkan, seperti anjing, kucing, kera, dan musang. Pada 2024 ini, menurut dia, Pemprov Jateng menyiapkan 10 ribu dosis vaksin rabies. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika