REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi terus dorong penguatan kelembagaan Perum Bulog dalam rangka pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan sepanjang tahun 2024.

Hal ini karena salah satu tantangan ketahanan pangan di tahun 2024 ialah ancaman sektor ketersediaan pangan di tengah kondisi ketidakpastian global. Sehingga perlu dilakukan penguatan CPP baik melalui peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta.

"Bulog ini terus kita dorong untuk bertransformasi, jadi pelan-pelan akan kita benahi dan perkuat dari berbagai sisi sehingga bisa berjalan optimal dalam melaksanakan penugasan berkelanjutan yang diberikan oleh pemerintah," kata Arief dikutip dari siaran persnya, Jumat (12/1/2023) dalam FGD bertajuk "Tantangan Ketahanan Pangan dan Perspektif Penugasan CPP kepada Perum Bulog".

Untuk itu, Arief yang juga selaku Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perum Bulog terus mendorong transformasi serta penguatan kelembagaan Perum Bulog baik secara regulasi, kelembagaan, hingga penguatan sumber daya manusia (SDM).

Menurut Arief Perum Bulog sebagai lembaga yang memiliki peran besar dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan harus mampu untuk melaksanakan penugasan di tahun 2024. 

Untuk itu demi mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja Perum Bulog diperlukan perencanaan yang kuat melalui program dan kegiatan yang berkelanjutan guna mengurangi resiko dan memaksimalkan potensi yang ada.

"Kami mengapresiasi kinerja Perum Bulog sepanjang tahun 2023, baik dalam hal penyaluran bantuan pangan beras maupun kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sehingga inflasi kita relatif terkendali," ujarnya.

Sebagaimana diketahui melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 379.1/TS.03.03/K/11/2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2024 telah menetapkan jumlah stok minimal dalam pengelolaan 13 komoditas pangan sebagai CPP.

Secara terperinci, jumlah CPP tahun 2024 untuk beras minimal 2,4 juta ton dengan stok akhir tahun minimal 1,2 juta ton, jagung minimal 250 ribu ton dengan stok akhir tahun minimal 60 ribu ton, kedelai minimal 100 ribu ton dengan stok akhir tahun minimal 20 ribu ton, daging sapi minimal 20 ribu ton dengan stok akhir tahun minimal 2,5 ribu ton ton, daging kerbau minimal 100 ribu ton dengan stok akhir tahun minimal 5 ribu ton, daging ayam minimal 12 ribu ton dengan stok akhir tahun minimal 600 ton, telur ayam minimal 7 ribu ton, gula konsumsi minimal 250 ribu ton dengan stok akhir tahun minimal 25 ribu ton, minyak goreng minimal 100 ribu kilo liter dengan stok akhir tahun minimal 5 ribu kiloliter), bawang merah minimal 100 ton, bawang putih minimal 1.000 ton dengan stok akhir tahun minimal 100 ton, cabai minimal 100 ton, dan ikan kembung minimal 250 ton dengan stok akhir minimal 50 ton.

Sementara itu penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan kepada 22 juta KPM akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024 untuk masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam sambutannya menegaskan jajarannya siap untuk melaksanakan penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Ia menyebut dukungan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden akan dapat mengoptimalkan upaya SPHP dan penyaluran bantuan pangan beras yang berkelanjutan, mengingat masih banyaknya masyarakat yang memerlukan.

"Stabilisasi pangan itu secara moral memang harus dilakukan sebagaimana amanat konstitusi karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan, di luar mekanisme pasar, dan ini apabila dikerjakan secara efisien akan dapat mengurangi cost, sebab instabilitas pangan itu biayanya akan jauh lebih besar," kata Bayu.

Dari data Kementerian Keuangan, anggaran ketahanan pangan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 mencapai Rp 114,3 triliun atau naik 13,2 persen dibandingkan tahun 2023 difokuskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan. Sedangkan penetapan plafon pinjaman dari Kementerian Keuangan untuk CPP yang dapat diberikan subsidi bunga mencapai Rp 28,7 triliun.

Besaran subsidi bunga pinjaman yang ditetapkan antara 3 sampai 4,5 persen. Ini diperuntukkan kepada Perum Bulog dan ID FOOD melalui dua skema yakni skema dengan penjaminan dari pemerintah dan skema tanpa penjaminan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika