REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai calon presiden (capres) Prabowo Subianto semakin menunjukkan sisi-sisi kepemimpinan otoritarianisme. Hal ini disampaikan Hasto menyusul pendukung Prabowo yang melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu usai menyinggung aset tanah Prabowo dalam debat pilpres ketiga.

Hasto menuturkan bahwa debat merupakan instrumen demokrasi untuk menyampaikan gagasan yang baik. Hasto pun menyebut bahwa hal tersebut menunjukkan benih-benih otoritarianisme.

"Kalau hanya karena debat saja dilaporkan, apalagi nanti kalau berkuasa. Jadi, terlepas ke Bawaslu laporannya, tetapi menunjukkan bahwa benih-benih otoritarian itu akan bekerja kembali," kata Hasto usai Konsolidasi Organisasi Internal Partai terkait Pemenangan Pileg dan Pilpres wilayah DIY di Kantor DPD Yogyakarta, Sabtu (13/1/2024).

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut juga menyebut bahwa pelaporan yang dilakukan pendukung Prabowo merupakan pengingkaran terhadap demokrasi. Ditekankan Hasto bahwa kalah maupun menang dalam debat tidak perlu saling melaporkan, apalagi dengan berbagai sentimen yang menyerang pribadi.