REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panas bumi menjadi sumber energi utama yang paling potensial bagi Indonesia untuk mencapai target kebijakan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Data dari Kementerian ESDM (2023) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23,06 GW. Meski demikian, pengembangannya berjalan relatif lambat dengan hanya sekitar 2,35 GW atau sekitar 10,19 persen baru dimanfaatkan dari total potensi yang ada.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Panas Bumi (API), Julfi Hadi, menjelaskan bahwa kita perlu mengubah bisnis model untuk mendorong akselerasi energi panas bumi di Indonesia. Pertama, kata Julfi, adalah dengan kolaborasi antara stakeholder industri panas bumi, PLN dan pemerintah. Selain itu, pemerintah melalui berbagai kebijakannya harus dapat harus menjamin bahwa ekosistemnya berjalan dengan benar. 

Selanjutnya yang menurut Julfi penting untuk mendorong dan mempercepat akselerasi panas bumi adalah memperbarui teknologi untuk mempercepat Comercial Operation Date (COD). Dia mengatakan, saat ini bisnis model panas bumi yang tidak sensitif terhadap issue affordability.

“Dan kita juga harus mulai dari intermediate dan low temperature dulu. Memang potensi kita itu bisa untuk high temperature eksplorasi, tapi di mana-mana juga mulai dari yang low dulu. Kita harus cost reduction, enggak mungkin kita melakukan pengeboran dengan harga yang sekarang,” kata Julfi dalam webinar yang diselenggarakan ReforMiner pada Senin (15/1/2024).