GENPOP.REPUBLIKA.CO.ID -- Ada sejumlah investor asing dari beberapa negara yang telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari negara mana saja ya?
Total ada 345 Surat Minat Investasi atau Letter of Intent (LOI) yang telah dibuat oleh investor dan sudah diterima oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Komposisi jumlah investor yang berminat investasi di IKN didominasi investor dalam negeri. Selain itu juga terdapat investor asing dari sejumlah negara yang tertarik investasi di IKN.
Deputi Investasi dan Pendanaan OIKN Agung Wicaksono mengatakan, surat minat investasi dari investor asing yang terbanyak adalah dari Singapura, Jepang, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan. Ditambah Brunei Darussalam dan Arab Saudi karena kedua negara ini menjadi satu konsorsium internasional.
LOI dari Brunei dan Arab Saudi merupakan surat minat investasi untuk tertarik membangun sektor hunian di IKN, yaitu hunian ASN dan hunian privat yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Berikut ini daftar negara yang investornya paling banyak berminat investasi di IKN, berdasarkan penuturan Deputi Investasi dan Pendanaan OIKN Agung Wicaksono, sebagaimana dilansir Republika, Rabu (17/1/2023):
1. Singapura
2. Jepang
3. Malaysia
4. Tingkok
5. Korea Selatan
6. Brunei Darussalam
7. Arab Saudi
Kunjungan kenegaraan Presiden RI Joko Widodo ke Brunei Darussalam beberapa waktu lalu menghasilkan minat investasi di IKN dari konsorsium internasional.
Komitmen investasi di IKN itu disampaikan Pangeran Anak Putri Hajjah Amal Rakiah, adik Sultan Hassanal Bolkiah, saat memimpin delegasi investor menemui Presiden Jokowi di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
Konsorsium Investor Bandar Seri Begawan yang dipimpin oleh adik Sultan Brunei ini terdiri dari gabungan perusahaan internasional, terutama Arab Saudi.
Konsorsium telah menyatakan minat investasi untuk sektor hunian di IKN. Estimasi nilai investasi dari konsorsium investor tersebut ke IKN sebesar Rp 4,6 triliun-Rp 7 triliun.
Pemerintah memulai pembangunan IKN untuk periode jangka panjang hingga tuntas di 2045. Pemerintah juga menargetkan dapat melakukan upacara pertama HUT RI di IKN pada Agustus 2024 atau tahun ini.