REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Timor Leste memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya laut secara berkelanjutan, khususnya di kawasan the Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME). Langkah ini juga menjadi upaya KKP untuk mewujudkan ekonomi biru melalui penerapan penangkapan ikan terukur.
Komitmen ini akan diwujudkan dalam pelaksanaan program kolaborasi yang dinamai Strategic Action Program (SAP) ISLME yang didukungThe Global Environment Facility (GEF) bersama Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut kerja sama itu sejalan dengan tujuan program prioritas ekonomi biru KKP yakni menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya laut.
"Hibah ini salah satu tujuannya untuk mendukung penangkapan ikan terukur. Banyak yang dilakukan, fokusnya adalah bagaimana kita menjaga populasi perikanan tetap baik dan ekologi terjaga," ujar Trenggono usai penandatanganan dokumen ISLME Strategic Action Programme (SAP) di Jakarta, Selasa (16/1/2024) kemarin.
Trenggono menyampaikan dokumen SAP berfokus pada upaya mempertahankan kelestarian perikanan, memulihkan biodiversitas habitat laut, menekan polusi laut, melestarikan spesies Endangered, Threatened and Protected (ETP) dan berbagai spesies kelautan penting lainnya, serta, penanganan berbagai dampak perubahan iklim. Trenggono menambahkan, pelaksanaan SAP ISLME merupakan kerja sama lanjutan antara Indonesia dan Timor Leste.
Trenggono mengatakan kerja sama sebelumnya berlangsung sejak 2019 hingga awal Januari 2024 dengan output berupa dokumen ilmiah Trans-boundary Diagnostic Analysis (TDA). Dokumen itulah yang menjadi dasar penyusunan dokumen SAP ISLME antara Indonesia dan Timor Leste.
"Hibah sebelumnya memberikan manfaat bagi nelayan, pembudidaya, pelaku usaha perikanan tangkap, serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan, Vessel Multi Aid, serta penetapan kebijakan untuk perikanan kakap, kerapu, dan rajungan," ucap Trenggono.
State Secretary fo Fisheries Timor Leste, Domingos da Conceicao dos Santos mengatakan ISLME SAP adalah kesempatan baik bagi Timor-Leste untuk mendorong perikanan, budidaya dan pengelolaan habitat-habitat laut secara berkelanjutan. “SAP juga memberi banyak kesempatan untuk bekerjasama erat dengan Indonesia,” ujar Domingos.
Sementara itu, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal mengungkapkan penandatangan dokumen SAP sebagai langkah nyata dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan. Rajendra menyebut penandatanganan SAP menjadi upaya dalam menjaga kelestarian dapat berlanjut. Hal ini memungkinkan kedua negara untuk menikmati banyak aspek dari kekayaan potensi keragaman sumber daya kelautan, perikanan dan pantai di kawasan ini untuk membangun kemakmuran jangka panjang dan mendorong Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Kawasan ISLME merupakan satu dari 66 kawasan Large Marine Ecosystem di dunia yang terletak di pertemuan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia," ucap Rajendra.
Rajendra menyampaikan kawasan ini meliputi batas administratif dua negara, yakni Indonesia dan Timor Leste dan mencakup sekitar 2,3 juta kilometer persegi, dengan 98 persen berada dalam perairan teritorial Indonesia, dan sekitar dua persen terletak di perairan teritorial Timor-Leste.
