Rabu 17 Jan 2024 15:05 WIB

FHUI: Antikorupsi Harus Dipraktikkan Capres dan Timnya Sejak Kampanye

Tiga paslon capres dan cawapres akan saling menjabarkan gagasan antikorupsi di KPK.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Gita Amanda
Ilustrasi korupsi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Parulian Aritonang mendorong Capres-Cawapres menerapkan prinsip antikorupsi sejak masa kampanye.
Foto: Republika/Mardiah
Ilustrasi korupsi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Parulian Aritonang mendorong Capres-Cawapres menerapkan prinsip antikorupsi sejak masa kampanye.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Parulian Aritonang mendorong Capres-Cawapres menerapkan prinsip antikorupsi sejak masa kampanye. Parulian menyebut masyarakat dapat menilai sendiri komitmen anti korupsi para paslon di Pilpres 2024 sedari berlangsungnya kampanye. 

Pernyataan Parulian menanggapi KPK yang menggelar program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) melibatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024 pada hari ini. Tiga paslon capres dan cawapres akan saling menjabarkan gagasan antikorupsi di kantor KPK.

Baca Juga

"Tim dan calonnya harus buktikan bersih dari sejak kampanye ini. Jangan berkelit misal itu tim daerah. Karena mereka satu kesatuan," kata Parulian kepada Republika saat ditemui di Jakarta pada Rabu (17/1/2024). 

Parulian menegaskan permasalahan korupsi wajib mendapat perhatian besar dari para Capres. Mereka diminta mampu memberi program konkret mengatasi korupsi di Tanah Air.  "Yang pasti sekarang ini korupsi isu paling utama. Dimulai dari Capres, bagaimana komitmen mereka terhadap program-program antikorupsi. Itu harusnya dimulai dari proses pemilu," ujar Parulian.

Parulian berpesan bahwa Capres dan timnya sepatutnya tak terlilit isu korupsi. Parulian meminta Capres dan timnya bebas dari isu korupsi. "Kita akan lihat proses pemilu ini berjalan tanpa adanya asumsi-asumsi korupsi, jadi tidak bisa lepas antara kandidat calon dengan timnya. Jadi harus komitmen," kata Parulian. 

Selain itu, Parulian mendorong agar Capres terpilih dapat memperbaiki KPK. Sebab Parulian mengingatkan menurunnya kinerja KPK sudah menjadi atensi kelompok akademisi.  "Pembenahan KPK jelas itu. Kami dari akademisi ingin Presiden terpilih nanti menyelesaikan permasalahan di KPK baik itu SDM-nya, tata hubungan dengan organisasi lain dan penegakkan hukum korupsi," ujar Parulian. 

Diketahui, program Paku Integritas telah dijalankan KPK sejak tahun 2021. Kegiatan itu bertujuan untuk menguatkan komitmen para pejabat untuk tidak korupsi.

"Paku Integritas merupakan program KPK sejak 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat guna menguatkan komitmen anti korupsi para penyelenggara negara," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement