REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya segera menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT Timur-Barat (MRT East-West) pada Maret 2024.
Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk MRT East-West Phase I Stage I, Airlangga mengatakan, aturan tersebut dibuat sebagai dasar negosiasi pinjaman (loan negotiation) dan penandatanganan pinjaman (loan signing).
"Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi tersebut, Menko Airlangga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT East West, sebagai dasar loan negotiation dan loan signing pada Maret 2024 nanti," kata Airlangga di Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Proyek tersebut merupakan langkah maju dalam mengembangkan sistem transportasi massal di DKI Jakarta dan sekitarnya yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Hal itu meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jakarta dan sekitarnya.
Proyek MRT diwujudkan melalui dukungan mitra internasional, yakni Japan International Cooperation Agency (JICA), yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proyek MRT East-West terdiri atas dua fase.
Fase pertama meliputi Kembangan–Medan Satria sepanjang 39,3 kilometer (km). Adapun fase kedua sepanjang 50,4 km mulai Balaraja-Kembangan hingga Medan Satria-Cikarang.
"Dan ini masalahnya infrastruktur, jadi dalam konteks Proyek Strategis Nasional sudah biasa lintas wilayah, lintas daerah. Yang penting kan investornya ada, pengelola proyeknya ada, nanti operasionalnya juga jelas. Kepemilikan dari MRT operation juga jelas. PT MRT nya juga jelas," terang Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Airlangga menggarisbawahi, proyek MRT East-West fase satu stage satu tersebut tidak hanya akan mengurangi kemacetan. Proyek tersebut juga menjadi simbol kemajuan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia.
Dengan dukungan pendanaan yang kuat dari JICA sebesar 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 45 triliun, proyek tersebut diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi turut mendukung secara keseluruhan pelaksanaan proyek MRT East–West. Disepakati kelembagaan proyek tersebut akan melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai executing agency, Pemprov DKI sebagai implementing agency, dan PT MRT Jakarta sebagai sub implementing agency.
Dalam hal pembebanan pembiayaan, kata Budi, disepakati proporsi pinjaman yang digunakan adalah 49 persen on-granting dan 51 persen on-lending. Pemprov DKI telah berkomitmen untuk pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah Ibu Kota.
Adapun proyek MRT East-West merupakan bagian dari PSN yang dilakukan sebagai upaya percepatan arahan Presiden Jokowi. Arahan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat sehingga proyek MRT East-West ditargetkan untuk dilakukan groundbreaking di bulan Agustus 2024
