REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah melewati tahun terpanas dalam catatan sejarah, bahaya perubahan iklim semakin dipahami, termasuk oleh dunia usaha dan masyarakat luas. Yang kurang dipahami adalah hubungan antara memerangi krisis iklim dan mendukung hak-hak dasar dan kebebasan.

Mary Robinson, mantan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengungkapkan bahwa perubahan iklim adalah ancaman terbesar terhadap hak asasi manusia di abad ke-21. Cuaca ekstrem, disrupsi dan pergolakan, serta konflik atas sumber daya menghalangi orang-orang di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan yang aman dan sehat. Sayangnya, masyarakat yang paling miskin dan paling rentan adalah yang paling terkena dampaknya.

“Kita membutuhkan respons kolektif terhadap perubahan iklim yang berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan kewajaran. Saat kita memasuki salah satu periode transformasi sosial dan ekonomi yang paling besar dalam sejarah manusia, kita harus melindungi kebebasan yang paling mendasar,” kata Paul Polman selaku wakil ketua United Nations Global Compact seperti dilansir Reuters, Rabu (17/1/2024).

Terlepas dari kekurangannya, dikatakan Paul, COP28 bulan lalu di Dubai setidaknya memberikan fokus yang lebih besar pada keadilan iklim. Secara keseluruhan, perundingan tersebut mencapai hasil yang lebih baik daripada yang diperkirakan banyak pihak. Namun, kemampuan Uni Emirat Arab untuk memimpin aksi yang berani dibatasi oleh hubungan mereka dengan industri minyak, termasuk catatan yang meragukan dalam hal hak asasi manusia. Masalah yang sama juga tampaknya akan dihadapi selama COP29, di mana Azerbaijan telah ditunjuk sebagai tuan rumah.