REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan kemungkinan adanya faktor kesalahan manusia (human error) dalam insiden kecelakaan Kereta Api Turangga 65 dengan KRD Bandung Raya di Cicalengka, Bandung, beberapa waktu lalu.
Hal ini disampaikan Budi Karya saat diminta Ketua Komisi V DPR RI Lasarus melaporkan perkembangan tindaklanjut kecelakaan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Nataru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Budi Karya menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari insiden tersebut Kementerian Perhubungan bersama dengan KNKT sudah melakukan satu observasi. "Jadi dari apa yang kita amati, sementara ini KNKT belum memberikan suatu result, bahwa ada satu kemungkinan bahwa ada kesalahan teknis pelanggaran SOP dari faktor manusia dan hal hal yang lain yang sedang kita identifikasi," ujar Budi Karya.
Namun, di luar upaya tersebut, Kementerian Perhubungan melakukan tiga langkah untuk mencegah terulangnya kejadian kecelakaan. Tiga usulan ini juga sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Bahwa dalam jangka pendek kami akan mereformasi SDM dan SOP yang ada di Kereta api. Itu sedang kita laksanakan, itu sudah kita lakukan di Kemenhub dilakukan perombakan organisasi dan kami sedang membuat SOP-SOP baru yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak mungkin terjadi," kata dia.
Kedua, mengenai upaya menyelesaikan sinyal perlintasan yang masih manual maupun lintasan yang masih satu jalur. Saat ini kata Budi Karya, masih ada beberapa persinyalan kereta api yang masih manual di Indonesia.
Pemerintah juga saat ini mengupayakan seluruh jalur kereta api terdiri dari dua lintasan atau double track. Hal ini mengingat dua kecelakaan kereta terbaru, baik di Cicalengka maupun kereta anjlok di Tanggulangin, Jawa Timur ada di single lintasan.
"Memang mengupayakan semua jalur itu dua jalur. baik di Bandung maupun Tanggulangin itu satu jalur dan juga berkaitan dengan sinyal masih ada beberapa sinyal itu manual dan oleh karenanya tahun anggaran ini kita akan selesaikan semua berkaitan dengan sinyal khususnya di Jawa tetapi untuk double track di Cicalengka itu akan selesai Mei," ujarnya.
Ketiga, Kementerian Perhubungan melakukan upaya jalur elevated kereta api di kota-kota besar.
"Katakanlah di Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya seperti apa yang dilakukan di Jakarta. Sehingga lintasan sebidang tidak ada, dan juga dobel track bahkan di Jakarta ada namanya double double track, empat track berfungsi sekaligus," ujarnya.
Untuk itu, ia berharap dukungan Komisi V DPR RI mengenai upaya memperbaiki jalur lintas kereta api maupun sinyal. "Laporan ini juga kami sampaikan ke DPR apa yang kita lakukan, karena ini berkaitan dengan penganggaran. Tahun 2024 kami akan lakukan perbaikan semua sinyal dan mengupayakan semaksimal single track menjadi double track," ujarnya.