REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan upaya mengembangkan industri halal akan diakomodasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
"Saat ini kami sedang menyusun rancangan awal RPJP Sumbar 2025-2045. Pengembangan industri halal akan kami sinkronkan ke dalam rancangan tersebut," kata Mahyeldi, di Padang, Sumatra Barat, Kamis (18/1/2024).
Menurutnya, fokus Pemprov Sumbar terhadap industri halal didasari oleh begitu besar dan lengkapnya potensi yang dimiliki oleh Sumbar untuk menjadi pusat industri halal di Indonesia, bahkan dunia.
"Sumbar sesuai UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat memiliki falsafah hidup Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang sangat cocok untuk mengimplementasikan industri halal," katanya.
Masyarakat Sumbar, menurutnya, juga dikenal suka berniaga. Ada ratusan ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumbar yang sebagiannya terus tumbuh dan bisa bersaing secara nasional.
"Hal itu menunjukkan bahwa ekosistem industri halal di Sumbar telah terbentuk sejak lama. Tinggal bagaimana mengarahkan dan mengembangkannya," kata Gubernur Sumbar.
Terlebih, keinginan itu bukan hanya menjadi keinginan daerah, melainkan juga keinginan dan kepercayaan pemerintah pusat kepada Sumbar.
"Berulang kali Presiden dan Wakil Presiden meminta Sumbar untuk memaksimalkan segenap potensi yang ada agar menjadi pusat industri dan ekonomi halal. Ini adalah kesempatan besar, karena perekonomian dunia hari ini mulai bergeser kepada praktik-praktik ekonomi halal," katanya.
Oleh karena itu, ujar Gubernur, segenap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota harus mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mengembangkan industri halal melalui program-program kerja yang akan dirancang.
"Dengan bersama-sama berkomitmen, maka hasil yang maksimal akan kita dapatkan, untuk mewujudkan Sumbar sebagai pusat industri halal," katanya.