REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti soal instabilitas keamanan global yang ditandai oleh perang Rusia-Ukraina, maupun perang Hamas-Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang semakin memperburuk tekanan ekonomi global.

Selain itu, adanya isu kedaulatan Taiwan berbarengan dengan isu reunifikasi Cina-Taiwan, konflik Semenanjung Korea, sengketa Laut Cina Selatan, hingga hadirnya Pakta Pertahanan AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, juga berpotensi melahirkan konflik di kawasan Indo-Pasifik.

"Jika perang Rusia-Ukraina yang nun jauh di Eropa Timur sana, memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dunia, termasuk Indonesia, lalu apa jadinya jika ancaman perang itu benar-benar pecah di Asia Timur, atau Laut Tiongkok Selatan yang jaraknya lebih dekat dengan kita, baik secara geografis, emosional, maupun relasi ekonomi dan perdagangan," kata AHY di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, Kamis (18/1/2024).

Tidak hanya itu, menurut AHY, potensi penggunaan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal juga tidak bisa dianggap remeh. Dia menilai, ancaman nyata tersebut berpotensi menghadirkan Perang Dunia ke-III.

Sedangkan di dalam negeri, AHY menyampaikan, Indonesia juga dihadapkan berbagai tantangan pertahanan dan keamanan yang serius. Mulai dari pelanggaran wilayah perbatasan seperti di Natuna Utara, ancaman terorisme, radikalisme dan separatisme, perompakan dan pencurian kekayaan alam, spionase, hingga tantangan bencana alam. 

"Kita juga menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan baru seperti cyber crime, human trafficking (perdagangan manusia), international drug trafficking (peredaran narkoba), money laundering (pencucian uang), korupsi lintas batas negara, hingga potensi konflik dan benturan sosial berbasis identitas, dan tantangan-tantangan lainnya," ucapnya.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, AHY menyebut, Partai Demokrat berkomitmen untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan negara. Hal itu untuk menjamin tegaknya keutuhan dan kedaulatan NKRI, dan juga menjamin pembangunan ekonomi dan demokrasi di Tanah Air.

Langkah antisipasi dan mitigasi perlu dilakukan untuk mengurangi risiko yang lebih besar. "Untuk itu, Indonesia perlu terus meningkatkan postur pertahanan negara, dengan membangun TNI menjadi angkatan bersenjata berkelas dunia, profesional, modern, adaptif, serta disegani negara lain dan dicintai rakyatnya," ujar peraih Adhi Makayasa Akmil 2000 tersebut.

AHY mengaku, optimistis dan mendorong TNI dalam mematangkan blue print transformasi dan modernisasi TNI, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Dengan adanya cetak biru pertahanan nasional, ia meyakini, setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah untuk program pertahanan akan benar-benar berdampak langsung pada penguatan profesionalitas TNI.

"Partai Demokrat akan berkomitmen untuk memastikan adanya alokasi anggaran pertahanan yang cukup dan proporsional guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara, sesuai dengan kemampuan keuangan negara," ujar AHY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika