Jumat 19 Jan 2024 21:01 WIB

Kampanye Akbar Anies dan Prabowo Dempet, KPU Antisipasi Gesekan Pendukung

KPU memberikan keleluasaan kampanye pada paslon di tiga hari terakhir.

Rep: Febryan A/ Red: Agus raharjo
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz (kanan) dan Yulianto Sudrajat (kiri) bersiap memimpin rapat koordinasi di Gedung KPU, Jakarta, Ahad (14/1/2024). Rapat koordinasi yang dihadiri parpol-parpol perserta pemilu dan tim pasangan calon tersebut digelar dalam pelaksanaan kampanye metode rapat umum yang akan digelar pada 21 Januari-10 Februari 2024.
Foto: Republika/Prayogi
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz (kanan) dan Yulianto Sudrajat (kiri) bersiap memimpin rapat koordinasi di Gedung KPU, Jakarta, Ahad (14/1/2024). Rapat koordinasi yang dihadiri parpol-parpol perserta pemilu dan tim pasangan calon tersebut digelar dalam pelaksanaan kampanye metode rapat umum yang akan digelar pada 21 Januari-10 Februari 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kampanye akbar pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin dan pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran dikhawatirkan menimbulkan gesekan antarpendukung karena digelar di provinsi dan hari yang sama pada akhir masa kampanye. KPU RI menyatakan, jadwal tersebut sudah diputuskan sehingga harus dilaksanakan.

"Yang jelas sekarang posisinya tentu sebagai keputusan itu (jadwal dan lokasi kampanye akbar tersebut) dijalankan," kata Komisioner KPU RI August Mellaz menjawab pertanyaan Republika.co.id saat konferensi di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2024).

Baca Juga

Mellaz mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya gesekan antarpendukung kedua pasangan calon (paslon) tersebut. Koordinasi intensif akan dilakukan antara KPU, tim sukses paslon, dan Polri pada akhir Januari.

"Salah satu yang akan dibahas dalam rapat koordinasi itu soal bagaimana merekayasa arus (pendukung kedua paslon). Jadi secara prinsip tidak ada soal," kata Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI itu.