Ahad 21 Jan 2024 07:58 WIB

TPN Sebut Mahfud Siap Jawab Soal Konflik di Wadas

Ganjar sebagai kepala daerah ikut menyelesaikan masalah yang sebenarnya proyek pusat.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Fernan Rahadi
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melambaikan tangan kepada awak media usai menghadiri acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Kegiatan yang diselenggarakan KPK tersebut dihadiri oleh ketiga pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, 2 dan 3 dengan tujuan untuk menyampaikan terkait persoalan dan hambatan KPK dalam pemberantasan korupsi sehingga para pasangan capres dan cawapres tersebut dapat terlibat dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi KPK.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melambaikan tangan kepada awak media usai menghadiri acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Kegiatan yang diselenggarakan KPK tersebut dihadiri oleh ketiga pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, 2 dan 3 dengan tujuan untuk menyampaikan terkait persoalan dan hambatan KPK dalam pemberantasan korupsi sehingga para pasangan capres dan cawapres tersebut dapat terlibat dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Alexander Sonny Keraf, menyampaikan kesiapan Mahfud MD dalam debat calon wakil presiden (cawapres). Termasuk menjawab ihwal proyek pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Jawa Tengah.

Sekadar informasi, Sonny juga merupakan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Persatuan Nasional era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia menjabat sejak 26 Oktober 1999 hingga 9 Agustus 2001.

"Pertanyaan kita, ini proyek siapa? ini proyek pemerintah pusat lho, ini bukan proyek provinsi. Kebetulan terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah," ujar Sonny lewat keterangannya, Sabtu (21/1/2024).

Ia pun menyinggung proyek di Desa Wadas yang kerap menjadi bahan untuk menyerang Ganjar, yang notabenenya adalah mantan gubernur Jawa Tengah. Padahal segala urusannya harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Ganjar yang saat itu sebagai kepala daerah, tentu ikut menyelesaikan masalah yang sebenarnya adalah proyek pemerintah pusat. Termasuk soal penggantian ganti rugi lahan warga.

"Pak Ganjar tidak lari, dia datang, bertemu dengan masyarakat, dia mendengar aspirasi masyarakat, dia mencari jalan keluar, lalu kemudian bernegosiasi dengan pemerintah pusat sehingga dicapailah penyelesaian dengan ganti rugi yang sangat besar. Siapa yang melakukan itu? Ganjar Pranowo," ujar Sonny.

"Silakan dibahas saja isu itu, saya justru pancing kalau isu itu diangkat kayak bola yang diangkat begitu, lalu Pak Ganjar dan Pak Mahfud smash gitu lho. Karena itu akan menjadi kredit poin Pak Ganjar dan Pak Mahfud," katanya.

Diketahui, pembangunan Bendungan Bener adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penanggung jawab proyek tersebut dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rencana konstruksi proyek bendungan telah dimulai sejak 2018 dan direncanakan selesai pada 2023 mendatang. Adapun total investasinya mencapai Rp 2,06 triliun dan dengan kucuran dana dari APBN dan APBD.

Adapun proyek pembangunan Bendungan Bener digarap oleh sejumlah perusahaan pelat merah. Mulai dari PT Waskita Karya (persero) Tbk, PT PP (persero) Tbk, dan PT Brantas Abipraya (persero).

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement