REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya menerjunkan 2.000 personel untuk mengamankan acara debat kedua Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Acara debat cawapres digelar Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Ahad (21/1/2024) sekitar pukul 19.00 WIB.
"Polda Metro Jaya akan menyiapkan 2.000 personel gabungan untuk pelaksanaan pengamanan kegiatan debat keempat pada hari Ahad, 21 Januari 2024," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Ahad (21/1/2024).
Menurut Ade Ary, ribuan personel yang dikerahkan tersebut merupakan personel gabungan yang terdiri atas sejumlah unsur. Mulai dari anggota Polri, TNI, hingga Pemprov DKI Jakarta. Namun, Ade Ary tidak memerinci jumlah personel dari masing-masing unsur. Ia berharap masyarakat ikut berpartisipasi menjaga ketertiban selama gelaran debat.
"Ribuan personel tersebut merupakan petugas gabungan dari TNI-Polri, dan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami mohon dukungan dan kerja sama dari masyarakat agar kegiatan bisa berlansung aman dan tertib," kata Ade Ary.
Adapun tema yang dibahas pada debat cawapres hari ini yaitu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Moderator debat keempat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ini, yaitu Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Keduanya jurnalis yang aktif di televisi swasta.
Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023, keseluruhan durasi debat yaitu 150 menit dibagi dalam enam segmen sedangkan 30 menit sisanya adalah iklan. Kemudian setiap debat, terbagi menjadi enam segmen, berikut perinciannya:
-Segmen pertama berisi pembukaan, pembacaan tata tertib, serta penyampaian visi-misi dan program kerja.
-Segmen kedua berisi pendalaman visi-misi dan program kerja.
-Segmen ketiga pendalaman visi-misi dan program kerja yang dilakukan moderator.
-Segmen keempat sesi tanya-jawab dan sanggahan.
-Segmen kelima sesi tanya-jawab dan sanggahan.
-Segmen keenam sesi penutupan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika