REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut biaya politik di Indonesia yang tinggi menjadi salah satu kendala bagi perempuan untuk maju menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu 2024.
"Untuk duduk menjadi seorang legislator itu perlu biaya besar," kata Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum KemenPPPA Iip Ilham Firman, di Jakarta, Senin (22/1/2024).
Sehingga, baik laki-laki maupun perempuan tidak mudah untuk mendapatkan dana kampanye yang bisa membiayai kampanye mereka secara masif. "Sehingga ini menjadi persoalan dalam meningkatkan elektabilitasnya di mata publik," kata dia.
Iip juga menyoroti masih adanya budaya yang memisahkan politik dengan perempuan. "Politik dianggap suatu bidang yang keras, yang tidak cocok bagi perempuan, itu hanya untuk laki-laki. Dan itu secara kultural menyebabkan perempuan masih terpisah dari politik," kata Iip.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2024. "Melakukan upaya secara masif untuk melakukan kampanye digital guna mendukung keterwakilan perempuan di parlemen," kata Iip.
Iip mengatakan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dijadwalkan akan merilis kegiatan bertagar "2024 dukung keterwakilan perempuan di parlemen" pada Selasa (23/1/2024).
Menurut Iip, sosialisasi akan dilakukan secara digital dan disebarkan secara luas di platform digital milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
