REPUBLIKA.CO.ID, PARUNG -- Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan kembali berkomentar mengenai nasib warga Kampung Bayam yang masih memperjuangkan tempat tinggal di Kampung Susun Bayam (KSB), imbas dari pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Anies mengingatkan agar pemerintah tidak berbuat zalim terhadap warga.
"Jangan kita ini zalim. Zalim itu artinya bertindak tidak adil. Mereka adalah rakyat kita sendiri," kata Anies usai melakukan kegiatan kampanye akbar di Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut mengatakan bahwa warga Kampung Bayam adalah orang-orang yang sudah berada di kawasan tersebut sudah lama. Bahkan gedung KSB sendiri yang dijanjikan Pemprov DKI Jakarta sudah jadi dan diresmikan oleh Anies pada Oktober 2022 lalu.
"Memang pembangunannya dulu tergeser karena ada Covid. Sehingga pembangunan JIS-nya selesainya mundur. Dan baru bisa membangun sesudah JIS-nya selesai dibangun. Jadi itu harus kita tuntaskan, itu kewajiban negara pada warganya," tuturnya.
Anies menekankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang saat ini dinahkodai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk bersikap adil kepada masyarakat Kampung Bayam yang telah menantikan tempat tinggal yang dijanjikan sejak lama.
"Jangan sampai pada yang besar pada yang raksasa kita memberikan perlindungan, tapi pada yang kecil pada yang lemah, kita melupakan perlindungan. Negara itu harus welas asih sama rakyatnya, tidak boleh dzalim," ujarnya.
Menurut hemat Anies, penyelesaian polemik Kampung Bayam terletak pada kemauan Pemprov DKI Jakarta untuk segera menempatkan warga di KSB.
"Aturannya ada dan sudah digunakan berkali-kali, jadi kalau bilang aturannya enggak memungkinkan, aturannya itu memungkinkan dan terbukti sudah bisa. Ini soal kemauan, tunjukkan negara punya welas asih," kata dia.
Sebelumnya, di acara Desak Anies Jakarta pada Kamis (18/1/2023), Anies kedatangan sejumlah warga Kampung Bayam yang tergabung dalam Kelompok Tani Kampung Bayam. Dengan membawa spanduk bertuliskan 'Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Kami Rindu Kemimpinanmu Pak Anies', para warga mengungkapkan kegetiran hidupnya pada Anies karena belum jelas nasib mereka dalam bertempat tinggal.
Seorang warga Kampung Bayam bahkan memeluk Anies dengan erat sambil menangis. Mendengar keluhan warga, lantas Anies menyampaikan akan berupaya menyelesaikan persoalan yang dialami warga.
"Ya sudah, nanti kita beresin bersama, Bismillah ya," ujar Anies.
Anies juga meminta eks warga Kampung Bayam untuk bisa bersabar menanti penyelesaian masalah tersebut. "Sabar dulu ya, beberapa bulan lagi," tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mengunjungi warga Kampung Bayam. Legislator kelahiran Jakarta Utara tersebut bertemu dengan ratusan warga yang tengah menunggu kepastian akan haknya.
Kunjungan Sahroni dilakukan karena dirinya mengaku turut resah dan prihatin atas nasib warga yang masih juga belum diberi akses untuk menempati KSB. Setelah mengunjungi warga, Sahroni mengatakan bahwa ia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyelesaikannya.
"Setelah mendengar suara masyarakat Kampung Bayam secara langsung, saya rasa situasinya sudah sangat parah, tidak berperikemanusiaan. Maka, saya minta Pj Heru beri langkah penyelesaian dalam waktu 2x24 jam. Kalau tidak, saya bersama warga Kampung Bayam akan datangi kantor bapak," kata Sahroni dalam keterangannya, (21/1/2024).
Diketahui, polemik warga Kampung Bayam telah terjadi cukup lama. Mereka yang terdampak pembangunan JIS mulanya dijanjikan pindah tinggal di KSB. Setelah KSB terbangun dan diresmikan oleh Anies pada Oktober 2022 lalu, para warga tidak langsung menempatinya. Sementara di bulan yang sama, Anies purna tugas sebagai DKI 1, digantikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
BUMD Pemprov DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola KSB menyatakan belum memberikan izin kepada warga untuk menempati KSB yang merupakan rusun HPPO (Hunian Pekerja Pendukung Operasional).
Sebagai alternatif, warga telah ditawari bertempat tinggal sementara di Rusun Nagrak, Jakarta Utara. Namun, janji Pemprov DKI untuk menempatkan mereka di KSB tetap terus ditagih, sebagaimana perjanjian di awal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika