REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri, Antara
Di tengah isu ingin berdamainya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP, mantan wali kota Solo itu diketahui mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kepada Megawati. Pesan tersebut disampaikan lewat kartu ucapan yang dikirimkan bersama bunga anggrek ke kediaman Megawati pada Selasa (23/1/2024).
"Selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri. Dari Presiden Joko Widodo dan keluarga," tertulis dalam kartu ucapan selamat di karangan bunga yang dikirimkan ke kediaman Megawati, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Melansir dari Natural Orchids, anggrek ungu dikaitkan dengan loyalitas, kemewahan, dan keanggunan. Selain itu juga dimaknai sebagai rasa hormat dan kekaguman terhadap seseorang.
Sementara di era Victoria sejarah Britania Raya, anggrek ungu melambangkan otoritas dan martabat. Pasalnya, pada saat itu, bunga ini banyak digemari kaum bangsawan.
Mewakili Megawati, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengucapkan terima kasih atas kiriman bunga dari Jokowi. Hasto pun menyinggung, pemimpin itu harus mementingkan bangsa dan negara, bukan keluarga. Pemimpin itu juga adalah orang yang konsisten bersama rakyat dan konstitusi.
"Karena kami ini kan dari wong cilik, kami ini partai yang kenyang dan memiliki akar sejarah sejak sebelum bangsa ini merdeka, sama juga dengan PPP. Sehingga DNA kami adalah DNA kerakyatan, DNA keberpihakan pada wong cilik, DNA konsistensi pada amanat konstitusi," ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta, kemarin.
Ditanya, apakah pintu maaf dari PDIP akan terbuka jika Jokowi mengedepankan kedaulatan dan berpihak kepada rakyat? Hasto menjawab iya. Sebab, menjadi tugas dan tanggung jawab partai politik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
"Itu (berpihak ke rakyat) kan tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Karena partai politik ini kan hanya alat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika