REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Guru besar ilmu politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan rencana Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), sudah terlambat. Tapi meskipun terlambat, Asrinaldi menilai hal itu perlu dilakukan karena sulit memisahkan antara kepentingan sebagai pejabat publik dan kepentingan pribadi yang sedang ikut kontestasi politik Pilpres 2024.
"Saya katakan ini terlambat tapi kan karena sudah gelisah di akar rumput, jadi ini baik walau terlambat. Ini tetap saja bisa mendongkrak simpati publik. Karena sudah nampak sekali keberpihakannya," kata Asrinaldi, kepada Republika, Rabu (24/1/2024).
Asrinaldi menyebut Mahfud berusaha memberikan pesan moral kepada publik dan juga kepada pejabat publik lainnya, baik yang ikut kontestasi maupun yang ikut mendukung. Asrinaldi melihat keterlibatan pejabat publik memberikan dukungan tidak hanya dari level presiden, dan menteri, tapi juga sudah sampai kepada level pejabat daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota.
Walau ada aturan dan mekanisme kampanye ketika cuti, Asrinaldi menilai sangat sulit memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan sebagai pemimpi rakyat. Apalagi, akhir-akhir ini lanjut Asrinaldi sangat gamblang terjadi keberpihakan pejabat publik terhadap paslon tertentu.
"Karena conflict of interest-nya tinggi sekali, walaupun aturan mengatakan tidak harus mundur tapi secara moral beliau (Mahfud) berpesan, sebagai pejabat publik harus mundur," ucap Asrinaldi.
Asrinaldi juga melihat kubu Ganjar-Mahfud memiliki harapan dengan rencana Mahfud keluar dari kabinet Indonesia Mau, mereka akan mendapatkan simpati publik. Karena dianggap sebagai menteri pertama yang mundur karena ikut kontestasi Pilpres.
Mahfud MD mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri dari posisi Menko Polhukam pada momentum yang tepat. Pertimbangannya untuk mencegah potensi konflik kepentingan antara dirinya sebagai pejabat negara dan kontestan pada Pilpres 2024.
Selain itu, ia ingin memberikan contoh kepada menteri ataupun kepala daerah yang maju sebagai capres dan cawapres agar tak memanfaatkan jabatannya untuk hal yang bersifat elektoral. Meski tak menyebutkan namanya, diketahui Prabowo Subianto merupakan Menhan dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka merupakan Wali Kota Solo.
"Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi calon presiden, menjadi calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi," ujar Mahfud lewat siaran langsungnya, Selasa (23/1/2024) malam.
"Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, 'Apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara?' Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," katanya.
Di samping itu, ia juga menyoroti menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang 'ikut-ikutan' menjadi tim sukses pasangan calon tertentu. Meskipun sekali lagi Mahfud tak menyebutkan namanya, tim pemenangan Prabowo-Gibran berisikan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, dan Erick Thohir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika