REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh memihak dan berkampanye untuk salah satu pasangan capres-cawapres Pilpres 2024. Karena itu, TKN menanti keberpihakan Jokowi untuk pasangan yang mana.
"TKN akan menunggu, tadi beliau (Presiden Jokowi) sampaikan 'kita lihat nanti'. Apakah hak beliau untuk ikut berkampanye atau berpihak (digunakan) ke salah satu paslon, kita akan sama-sama tunggu perkembangannya," kata Wakil Ketua TKN, Meutya Hafid saat konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Meutya menambahkan, jika pada akhirnya Presiden Jokowi memilih tidak menggunakan haknya untuk berpihak dan berkampanye alias tetap netral, TKN akan menghormati. Menurut politikus Partai Golkar itu, apabila memilih tetap netral, berarti Jokowi ingin menghormati semua pasangan capres-cawapres.
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua TKN Habiburokhman menambahkan, pihaknya juga menghormati apabila Presiden Jokowi menggunakan haknya untuk berpihak dan mengampanyekan Prabowo Subianto. Namun, dia menegaskan, TKN menyerahkan kepada Jokowi untuk menggunakan hak tersebut atau tidak.
"Secara resiprokal apakah Pak Jokowi akan menyatakan secara lugas atau tidak (menyatakan dukungan), kami sangat menghormati kenyamanan beliau seperti apa. Ini kan bukan sekedar persoalan regulasi saja ya, ada hal-hal lain yang sangat manusiawi pertimbangannya nanti diambil oleh Pak Jokowi," kata Habiburokhman.
Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan, apapun keputusan Jokowi nanti, yang jelas pasangan Prabowo-Gibran melakukan keberlanjutan pembangunan. Apabila menang, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu akan melanjutkan semua warisan capaian Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa seorang presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.
"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu pagi.
Selain merupakan pejabat publik, kata dia, presiden juga merupakan pejabat politik. Kendati demikian, Jokowi menegaskan dalam berkampanye, presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika