REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan apresiasi atas capaian kinerja pencegahan dan penangguangan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah datu parameter utama penilaian kinerja di bidang pemaggulangan bencana itu adalah tergambar dari meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari Bencana tahun 2023.

IKD Kalsel pada tahun 2022 meraih poin 0,42 naik di tahun 2023 menjadi 0,46 dan juga pada Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2023.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB)  melalui Deputi Sistem dan Strategi BNPB Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si secara khusus memberikan apresiasi terkait kinerja pencegahan dan penaggulangan bencana di Kalsel.

"Alhamdulillah berkait perhatian, kepedulian serta komitmen Gubernur Kalsell H Sahbirin Noor atau Paman Birin  betsama Bupati Wali Kota, BNPB memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi bersama pencegahan dan penanggulangan bencama," ucap Suria usai memimpin rapat koordinasi mitigasi dan penanganan bencana banjir di wilayah Hulu Sungai di Kantor Bupati Balangan Rabu (24/1/2024).

Suria menjelaskan, perhatian nyata Gubernur terhadap manajemen kebencanaan di daerah itu diwujudkan dalam bentuk  regulasi, peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana. Selain itu kepedulian para kepala daerah di tingkat kabupaten kota dan kolaborasi segenap komponen makin menguatkan upaya meningkatkan ketahananan bencana di daerah.

“BNPB memberikan apresiasi kepada Gubernur ,  Pemprov Kalsel yang telah konsisten mendorong kabupaten kota untuk melakukan peningkatan   IKD,” terangnya.

Disebutkan IKD itu diterima melalui surat Deputi Sistem dan Strategi BNPB yang memberikan informasi terkait capaian peningkatan IKD di Prov Kalsel. Apresiasi BNPB kepada Pemprov Kalsel sehubungan telah konsisten mendorong kabupaten/kota untuk melakukan penilaian IKD setiap tahun.

Dalam surat BNPB tersebut lanjut Suria, Capaian ini tidak lepas dari atensi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor untuk meningkatkan antisipasi atau pencegahan bencana dengan menyusun langkah-langkah dan bahu-membahu bersama seluruh pihak terkait, termasuk kepada pemerintah kabupaten/kota.

“Ini atas kerja sama stakeholder terkait dari arahan bapak gubernur guna penyiapan regulasi yang mendukung kegiatan penanggulangan bencana di wilayah kita, Kalsel Babussalam,” lanjut Suria Fadliansyah. 

Penilaian IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan selanjutnya dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana.

Sementara itu Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalsel Bambang Dedi Mulyadi menambahkan, dalam rangka mendokumentasikan kebijakan dan arahan Gubetnur Kalsel serta aksi kolaborasi pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah, BPBD telah berhasil merampungkan satu karya buku berjudul Kalsel Beegerak Menuju Tangguh Bencana .

"Buku ini disusun hampir satu tahun dengan narasi utama kolaborasi  berbagai elemen masyarakat  dalam memperkuat ketahanan  bencana di daerah, ujar Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika